Nelayan menurunkan udang tangkapannya di Pantai Jumiang, Pamekasan, Jawa Timur, Rabu (1/4/2020). Foto: Antara/Saiful Bahri
Suara mesin kincir air yang berputar tanpa henti dan riuh panen di kolam tambak udang seolah menandakan geliat ekonomi pesisir yang tak pernah padam. Namun, di balik produktivitas itu, ada arus besar lain yang sedang bergerak: ESG (Environmental, Social, Governance). Tiga huruf ini kini menjadi kata kunci baru yang menentukan arah bisnis global—termasuk nasib udang Indonesia di pasar dunia.
ESG, Lebih dari Sekadar Tren
ESG adalah kerangka yang menilai kinerja perusahaan dari sisi lingkungan, sosial, dan tata kelola. Environmental menyoal emisi, energi, dan limbah. Social menyoroti hak pekerja, keterlibatan masyarakat, hingga aspek keselamatan kerja. Governance memastikan transparansi, etika, dan kepatuhan.
Dulu, pelaku usaha perikanan bisa hanya berbicara soal volume produksi. Kini, pembeli internasional semakin menuntut bukti keberlanjutan. Pasar Uni Eropa memperketat aturan due diligence lingkungan, sementara Amerika Serikat melaksanakan Seafood Import Monitoring Program (SIMP) yang menekankan traceability. Artinya, tidak cukup lagi sekadar mengirim udang ke pasar; dunia ingin tahu bagaimana udang itu dibudidayakan.
Data dan Tekanan Global
Dorongan ESG tak hanya datang dari pasar, tapi juga dari investor. Menurut survei Pratama Institute (2024), 93% dari 50 emiten berkapitalisasi pasar terbesar di Indonesia sudah mengungkapkan emisi Scope 1 dan 2, sementara hanya 28% yang melaporkan emisi Scope 3, yakni emisi dari rantai pasok. Angka ini menunjukkan adanya kesadaran, tetapi tantangan dalam mengukur dan melaporkan dampak lingkungan secara menyeluruh masih besar.
Foto udara di tambak budidaya udang berbasis kawasan (BUBK) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kebumen, Jawa Tengah. Foto: Dok. KKP
PwC (2023) juga mencatat tren serupa di Asia Tenggara: perusahaan relatif cepat dalam menghitung emisi langsung (Scope 1) dan listrik (Scope 2), tetapi masih lamban dalam mengukur Scope 3 yang kompleks dan melibatkan pemasok hingga konsumen akhir.
Dalam konteks tambak udang, Scope 3 bisa berarti jejak karbon dari pakan udang, distribusi logistik, hingga pemrosesan pascapanen. Inilah aspek yang sering luput, padahal pasar global kini semakin kritis terhadap rantai pasok.
Realitas di Tambak Udang
Tambak udang intensif memang menyumbang devisa besar. Namun, praktiknya masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Pertama, energi. Konsumsi listrik untuk aerasi sangat tinggi, sebagian besar masih berbasis fosil. Kedua, limbah. Sisa pakan dan kotoran udang kerap mencemari perairan sekitar jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian, sosial. Pekerja tambak sering menghadapi jam kerja panjang, minim fasilitas kesehatan, dan keterbatasan perlindungan sosial. Terakhir, governance. Transparansi data produksi maupun praktik rantai pasok masih rendah, membuat sulit menembus sertifikasi internasional.
Tambak budidaya udang berbasis kawasan (BUBK) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kebumen, Jawa Tengah, memasuki masa panen setelah resmi beroperasi pada awal Maret 2023 Foto: Dok. KKP
Jika masalah ini tidak diatasi, bukan menjadi hal yang mustahil udang Indonesia tertahan di pintu pasar ekspor; bukan karena kualitas dagingnya, melainkan karena catatan merah di aspek ESG.
Belajar dari Praktik Baik
Sejumlah pelaku tambak sudah mulai berbenah. Ada yang mengolah limbah organik menjadi pupuk cair, ada pula yang mengadopsi panel surya untuk menekan biaya listrik. Di sisi sosial, sebagian tambak mulai memberi jaminan kesehatan dasar dan melibatkan masyarakat lokal dalam rantai pasok.
Langkah serupa juga terlihat di sektor lain. Bank Mandiri menerbitkan green bonds, Unilever Indonesia menekan plastik sekali pakai, dan Telkom menghemat energi lewat digitalisasi. Jika sektor perbankan dan manufaktur bisa lebih hijau, mengapa tambak udang tidak?
Yang sering dilupakan: keberlanjutan tidak hanya soal teknologi, tapi juga manusia. Konsep Green Human Resource Management (Green HRM) bisa menjadi kunci. Rekrutmen pekerja dengan nilai ramah lingkungan, pelatihan tentang efisiensi energi, hingga skema insentif untuk ide inovasi hijau dapat mempercepat transformasi.
Pekerja memanen udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan (BUBK) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kebumen, Jawa Tengah. Foto: Dok. KKP
Riset terbaru menunjukkan Green HRM mampu meningkatkan keterlibatan karyawan dalam praktik ramah lingkungan sekaligus memperkuat reputasi perusahaan. Dalam tambak, misalnya, pekerja bisa diberi bonus atas ide pengurangan penggunaan pakan atau inovasi pengelolaan limbah. Dengan begitu, mereka bukan sekadar operator, melainkan juga sebagai agen perubahan.
Jalan Panjang Menuju Keberlanjutan
Memang, biaya awal implementasi ESG tinggi. Perlu investasi dalam teknologi, sistem pelaporan, hingga perubahan budaya. Namun, riset konsultan global menyebutkan bahwa perusahaan yang lebih cepat mengadopsi ESG cenderung lebih tahan menghadapi guncangan pasar. Konsumen pun rela membayar lebih untuk produk yang jelas ramah lingkungan dan adil secara sosial.
Indonesia—dengan garis pantai panjang dan kapasitas produksi besar—seharusnya bisa menjadi pionir budidaya udang berkelanjutan, bukan sekadar pemasok produk murah.
Jangan Tunggu Pasar Menutup Pintu
Tambak udang Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Terus mengejar produksi dengan pola lama memang bisa memberi keuntungan cepat, tetapi berisiko ditinggalkan pasar global.
Jika udang kita ingin tetap menguasai pasar dunia, cerita yang menyertainya harus berubah: dari sekadar volume ekspor menjadi udang yang bercerita tentang tanggung jawab pada lingkungan, pada pekerja, dan pada tata kelola yang bersih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar