Tenda jemaah haji di Mina. Foto: Moh Fajri/kumparan
DPR berharap Kementerian Agama (Kemenag) bisa memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah haji Indonesia, khususnya saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR, Marwan Dasopang, menegaskan pentingnya memaksimalkan layanan kepada jemaah haji selama Armuzna. Ia tidak mau terjadi kasus serupa seperti pada awal kedatangan jemaah dari Madinah ke Makkah yang terpisah dengan keluarga, hanya karena faktor syarikah yang berbeda.
"Ini yang perlu kami awasi. Kalau pemondokan dan transportasi itu sudah diputuskan di Panja, cuma kita mau melihat apakah sesuai fasilitas, dan apakah penggunaan bus Shalawat mengenai jarak dan akses dari hotel itu memadai atau sebaliknya," ujar Marwan saat tiba di Bandara Jeddah, Rabu (28/5).
Selain menjalankan fungsi pengawasan, Timwas juga akan melakukan kunjungan di setiap layanan yang ada, seperti pemondokan, transportasi, konsumsi, kesehatan dan lainnya. Marwan yakin Kemenag bisa memetakan persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan haji ini untuk dicarikan solusi bersama.
"Jadi Timwas DPR ini bertugas mengawasi bagaimana pelayanan yang diberikan Kemenag kepada para jemaah haji Indonesia yang tahun ini menggunakan delapan syarikah," ujar Marwan.
"Apakah dibutuhkan untuk mengubah kebijakan, itu perlu dibicarakan bersama dengan Kementerian Haji Saudi," tambahnya.
Jamaah calon haji Indonesia berziarah ke makam KH Maimoen Zubair di pemakaman Ma'la, Makkah, Arab Saudi, Jumat (25/5/2025). Foto: Andika Wahyu/ANTARA FOTO
Marwan juga menyinggung mengenai pendistribusian kartu Nusuk. Ia sudah mendapatkan laporan kalau realisasi penyaluran kartu tersebut sudah mencapai 95 persen.
Meski begitu, Marwan akan tetap mencari bukti sesuai perkembangan di lapangan, baik berkaitan kartu Nusuk, pembagian kamar, maupun terkait penempatan hotel yang terpisah dengan keluarga.
"Semua ini akan kami awasi dan memantau langsung di lokasi," ujar Marwan.
Marwan bisa memahami kehadiran delapan syarikah sebagai perusahaan yang melayani jemaah haji Indonesia. Namun, bukan berarti Pemerintah Indonesia harus lepas tangan tanpa berusaha memberi pemahaman kepada Kementerian Haji Saudi terhadap persoalan yang terjadi, termasuk terpisahnya jemaah haji dengan keluarganya.
"Kami tetap khawatir pada pelaksanaan Armuzna nanti. Tapi, tentu kita pahami syarikah juga tidak mau kecolongan karena berkaitan dengan kepentingan pelaksanaan haji tahun mendatang," ungkap Marwan.
Selain mengawasi layanan haji, Timwas juga akan terus memantau petugas haji dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji, apakah mereka melakukan tugas sesuai pakta integritas atau sebaliknya.
"Jangan-jangan mereka lebih banyak beribadah daripada mendampingi jemaah," kata Marwan.
Marwan berharap PPIH Arab Saudi bisa bekerja maksimal dalam pendampingan jemaah. Apalagi, tahun ini jemaah haji Indonesia sebagian besar kategori lanjut usia (lansia).
Selain Marwan, sejumlah anggota timwas dari 52 anggota sudah ikut dalam rombongan ini, antara lain Selly Andriani Gantina, Mahdalena Muhdin Saleh, Lesdawati Isa Anshori, Hasan Basri Agus, Ansari Miruj Sai, Anim Falachuddin Machrus, dan Syifaun Nufus Gede Wiresentena.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar