Warga Lempuyangan masih menolak ongkos bongkar yang ditawarkan oleh PT KAI. Foto: Resti Damayanti/Pandangan Jogja
Keraton Yogyakarta akan memberikan uang bebungah (uang kompensasi) kepada Warga Tegal Lempuyangan, Kota Yogyakarta, yang terlibat sengketa dengan PT KAI. Total nilai uang bebungah tersebut mencapai Rp750 juta untuk 14 rumah, atau Rp53,7 juta tiap rumah.
Hal tersebut merupakan hasil pertemuan antara Keraton Yogyakarta, PT KAI, dan warga tegal Lempuyangan yang digelar pagi ini, Kamis (15/5), sejak pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB di Kantor Kalurahan Bausasran.
Pada pertemuan tersebut, hanya ada satu orang yang hadir dari pihak Keraton Yogyakarta yang mewakili Penghageng KHP Datu Dana Suyasa Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
"Kalau dari pihak Keraton lebih menjelaskan di persoalan terkait tanah, penguasaan tanah, tanah Keraton. Dan yang kedua terkait adanya bebungah yang disampaikan," kata Raka Ramadan, kuasa hukum warga Lempuyangan dari LBH Yogyakarta, usai pertemuan, Kamis (15/5).
Kuasa hukum warga Lempuyangan, Raka Ramadan. Foto: Resti Damayanti/Pandangan Jogja
Di sisi lain, PT KAI juga akan memberikan ongkos bongkar kepada warga. Dari dokumen yang didapat, besarannya menyesuaikan dengan jenis bangunan, tertinggi sebesar Rp141 juta dan terendah sebesar Rp21 juta.
Dengan demikian, warga akan menerima uang kompensasi dari Keraton Yogyakarta dan PT KAI. Salah seorang warga yang juga Ketua RW setempat, Anton Handriutomo, mengaku terenyuh dengan kebijakan Keraton yang akan memberikan uang bebungah.
"Bahkan kami sangat terenyuh ketika disampaikan ada yang namanya bebungah. Itu empati dari Raja, sesuatu yang tidak ada dalam bayangan kami," kata Anton.
Kendati demikian, pertemuan tersebut belum menemui titik temu. Warga masih belum menyepakati besaran ongkos pembongkaran yang ditawarkan oleh PT KAI karena dinilai terlalu kecil dan tak cukup untuk mendapatkan tempat tinggal lain yang layak.
Perwakilan Penghageng KHP Datu Dana Suyasa Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Agus Langgeng Basuki. Foto: Resti Damayanti/Pandangan Jogja
Perwakilan Penghageng KHP Datu Dana Suyasa Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang hadir dalam pertemuan itu, Agus Langgeng Basuki, enggan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut.
"Mohon maaf saya ditugasi dengan kewenangan terbatas. Termasuk untuk menyampaikan ke pihak yang lain saya panjenengan (wartawan) ke pihak yang lain saja. Yang lain aja, isinya juga sama," kata Langgeng.
Sementara itu, Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, mengatakan hasil pertemuan ini akan dibahas dalam internal PT KAI.
"Karena bahasanya warga masih menolak, jadi kami menganggap ini akan kita bahas dulu di internal untuk langkah selanjutnya," ujar Feni.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar