Peluncuran Riset Indonesian Business Council (IBC) Financial Development for Strong and Equitable Growth, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (21/5). Foto: Muhammad Fhandra/kumparan
Indonesian Business Council (IBC) meluncurkan hasil riset terkait pembangunan sektor keuangan nasional sebagai landasan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Dalam acara peluncuran yang digelar di Hotel Shangri-La Jakarta pada Rabu (21/5), IBC memaparkan delapan makalah beserta rekomendasi kebijakan strategis untuk memperkuat fondasi sektor keuangan Indonesia.
Riset ini menyoroti pentingnya pendalaman sektor keuangan, perluasan akses terhadap produk keuangan, serta peningkatan efisiensi agar biaya pendanaan dapat ditekan dan sistem menjadi lebih inklusif.
Chief Executive Officer (CEO) IBC Sofyan Djalil, mengatakan Indonesia membutuhkan sistem keuangan yang likuid, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi riil.
Saat ini, tantangan yang dihadapi mencakup rendahnya tingkat likuiditas, tingginya biaya pendanaan, terbatasnya koordinasi lintas lembaga, serta minimnya instrumen pembiayaan jangka panjang.
"IBC menilai perlunya reformasi kelembagaan untuk memastikan lembaga keuangan memiliki mandat untuk mengembangkan sektor keuangan serta meningkatkan tata kelolanya," ujar Sofyan di acara Financial Deepening and Institutional Strengthening, di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (21/5).
Dalam rekomendasinya, IBC mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diberi peran lebih besar dalam pengembangan sektor keuangan nasional.
Peluncuran Riset Indonesian Business Council (IBC) Financial Development for Strong and Equitable Growth, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (21/5). Foto: Muhammad Fhandra/kumparan
IBC juga menekankan pentingnya kepemimpinan Kemenkeu dalam mendorong sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Bank Indonesia (BI) dalam menyusun peta jalan tunggal lintas lembaga.
Sistem keuangan yang dalam dan efisien, menurut IBC, akan membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), serta menciptakan kompetisi yang sehat untuk menurunkan suku bunga.
Kata Sofyan, temuan riset menunjukkan fokus kelembagaan selama ini lebih dominan pada aspek prudensial, kemungkinan sebagai dampak dari krisis 1998. Hal ini menjadikan sistem keuangan kita relatif kuat dan hati-hati dalam menghadapi risiko.
"Prudensial bagus sehingga rasanya faktor prudensial kita ini sekarang cukup pruden dan cukup strong. Tetapi pengembangannya kelihatannya belum mendapatkan perhatian khusus," jelasnya.
Dilanjut Sofyan, dia mengapresiasi langkah pemerintah dalam membentuk Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan di bawah Kemenkeu.
Peluncuran Riset Indonesian Business Council (IBC) Financial Development for Strong and Equitable Growth, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (21/5). Foto: Muhammad Fhandra/kumparan
"Ini adalah langkah awal penting dalam menghadirkan kepemimpinan dan mendorong harmonisasi kebijakan keuangan nasional," ucap Sofyan.
Dengan pembentukan direktorat tersebut, IBC berharap lahirnya beragam inovasi instrumen keuangan seperti project finance bonds untuk pembiayaan infrastruktur, Real Estate Investment Trusts (REITs) untuk investasi perumahan, municipal bonds untuk proyek daerah, serta perluasan ruang investasi bagi dana pensiun dan asuransi.
Delapan Isu Strategis
Riset IBC mengidentifikasi delapan isu strategis yang perlu dibenahi untuk memperkuat sektor keuangan nasional, yakni:
1. Inovasi Produk Keuangan untuk Meningkatkan Opsi Pembiayaan
2. Meningkatkan Akses Kredit untuk UMKM melalui Agunan Aset dan Sistem Informasi Kredit
3. Meningkatkan Efisiensi Keuangan melalui Konsolidasi Perbankan
4. Menavigasi Strategi untuk Meningkatkan Sovereign Rating
5. Menyeimbangkan Level Playing-field Perpajakan antara Sektor Keuangan dan Non-Keuangan
6. Mengelola Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) melalui Manajemen Aset
7. Memperluas Cakupan Keuangan melalui Program Reformasi
8. Memanfaatkan Potensi Pembiayaan Hijau
Selain itu, IBC juga merilis laporan konsolidasi berjudul "Reformasi Kelembagaan dan Arah Kebijakan untuk Indonesia" yang merangkum inti dari kedelapan makalah tersebut, dengan harapan mampu menjadi referensi kebijakan jangka panjang demi memperkuat arsitektur keuangan nasional.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar