Ilustrasi beras yang dijual di supermarket Jepang. Foto: Ned Snowman/Shutterstock
Pemerintah Jepang kembali berhadapan dengan tingkat kepuasan yang rendah. Hal ini dikarenakan masyarakat marah atas melonjaknya harga beras beberapa minggu sebelum pemilu nasional.
Usaha pemerintah Jepang untuk menurunkan harga beras hanya berdampak kecil. Masyarakat pun mendorong pengurangan pajak konsumsi guna meredam krisis biaya hidup.
Dalam jajak pendapat yang digelar kantor berita Kyodo, ditemukan bahwa masyarakat menyalahkan pemerintahan Perdana Menteri Shigeru Ishiba atas meningkatnya tekanan keuangan rumah tangga.
Dikutip dari The Guardian, Senin (19/5), tingkat penerimaan untuk kabinet Ishiba berada di poin 27,4%. Tingkat penerimaan atau kepercayaan pemerintahan Ishiba turun 5% dari bulan-bulan sebelumnya dan menjadi tingkat terendah sejak menjabat pada Oktober 2024.
Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di bawah pimpinan Ishiba sejauh ini mengesampingkan pemotongan pajak konsumsi 10%. Mereka berjanji ini akan jadi fokus utama pemilihan majelis tinggi pada Juli mendatang.
Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba berbicara kepada media di markas besar Partai Demokratik Liberal (LDP), Minggu (27/10/2024). Foto: Takashi Aoyama/Pool via REUTERS
Ishiba berada di bawah tekanan semenjak LDP dan mitra koalisi juniornya kehilangan suara mayoritas di majelis rendah musim gugur lalu. Kekalahan signifikan di majelis tinggi hanya menambah seruan lawan-lawannya di internal partai untuk memintanya mengundurkan diri.
Hasil jejak pendapat menemukan hampir tiga perempat responden mengatakan pajak yang dikenakan pada berbagai barang dan jasa harus dipotong hanya untuk bahan makanan, untuk semua produk, atau dihapuskan sama sekali.
Tak hanya itu, 87% responden mengatakan usaha pemerintah untuk mengendalikan harga beras tidak cukup. 74% responden mengatakan mereka tidak yakin negosiasi tarif AS-Jepang yang tengah berlangsung akan berakhir baik bagi Jepang.
Awal tahun ini, pemerintahan Ishiba mengambil langkah yang tidak biasa dengan mengurangi cadangan berasnya. Pada Maret, pemerintah mulai mengeluarkan stok beras sebagai upaya menahan kenaikan harga beras yang disebabkan oleh kombinasi sejumlah faktor, termasuk tingginya permintaan yang didorong ledakan pariwisata, kemacetan distribusi, dan dugaan penimbunan oleh pasar grosir dan distributor untuk mengantisipasi kekurangan lebih lanjut.
Namun langkah yang biasanya dilakukan untuk mengatasi kekurangan akibat bencana alam atau gagal panen ini tidak memberikan dampak yang diinginkan. Harga beras dalam negeri hanya turun sedikit.
Ilustrasi beras yang dijual di supermarket Jepang. Foto: M Al Fatih/Shutterstock
Menurut kementerian pertanian, harga beras yang dijual di supermarket rata-rata 4.214 yuan (setara Rp 9.607.945) untuk 5 kg selama seminggu hingga 4 Mei. Harga itu 18 yuan (setara Rp 41.041) lebih murah dari harga tertinggi sepanjang masa yang dicetak seminggu sebelumnya, namun masih sekitar 2 kali lipat harga di periode yang sama tahun lalu.
Sebagai tanggapan, pemerintah minggu lalu mengatakan akan menggandakan pasokan beras yang ditimbun dengan tambahan 300 ribu ton yang akan dikeluarkan selama 3 bulan hingga Juli. Selain itu, sebagian beras akan melewati pasar grosir sehingga bisa mencapai toko-toko lebih cepat.
Krisis beras ini membuat pengusaha restoran Jepang dan konsumen beralih ke impor yang lebih murah. Pada April, Jepang mengimpor beras dari Korea Selatan untuk pertama kalinya dalam seperempat abad.
Minggu lalu, jaringan supermarket Aeon mengatakan akan mulai menjual beras Calrose yang diproduksi AS awal bulan depan. 4 kg beras harganya sekitar 10% lebih murah dibandingkan beras Jepang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar