Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ikut menyoroti hilangnya diagram hasil penghitungan suara pemilu di situs Sirekap KPU. Hasto mengaku hal itu juga dibahas di internal PDIP dan koalisi TPN Ganjar-Mahfud.
"Memang kami banyak diskusi, internal dan PPP, Hanura, ini sudah menyangkut serius. Ketika etika dan moral aja dilanggar, ketika hukum dilanggar awal proses pemilu, bagaimana pastikan suara bisa dijaga, sehingga terjadi upaya pendukung Ganjar-Mahfud dikerdilkan. Misal PPP, padahal perolehan suara selalu di atas survei (jadi sempat turun)," kata Hasto usai menghadiri diskusi di FISIP UI, Kamis (7/3).
Hasto menduga ada upaya Presiden Jokowi mendorong PSI masuk ke parlemen dengan menyingkirkan PPP. Ia mengaku khawatir dengan hal tersebut.
"Jangan sampai Pak Jokowi ini karena kepentingan mendorong PSI, kemudian menghilangkan sejarah partai Ka'bah dalam tradisi politik kita. Ini yang sangat dikhawatirkan, maka setop kecurangan," tambah dia.
Selain itu, Hasto menyebut, sebelum diagram Sirekap hilang pun sudah banyak bukti kecurangan dari akun rekapitulasi suara pemilu tersebut.
"Ini kan zaman digital, suara kebenaran sulit ditutupi. Apalagi setelah muncul berbagai upaya untuk mengungkapkan ya, seperti bagaimana melalui audit forensik Sirekap ternyata, yang dilakukan para pakar, menemukan adanya algoritma tertentu bahkan quick count itu diintervensi," ujarnya.
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto berbicara kepada wartawan pada konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (1/2/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Sederet permasalahan tersebut, lanjut Hasto akan dibawa dalam hak angket DPR. Ia meminta pemerintah tak khawatir dengan hak angket itu.
"Pemerintah nggak perlu khawatir, karena ini proses demokrasi yang seharusnya semua terbuka untuk dilakukan evaluasi, termasuk kemungkinan menggunakan hak DPR RI seperti hak angket," tandas Hasto.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar