Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang digelar di Jawa Barat (Jabar) menuai kritik dari sejumlah pihak. Diduga, terdapat sejumlah kecurangan yang terjadi, di antaranya terkait zonasi dan masih adanya kuota bagi petugas COVID-19. Padahal, pandemi sudah beralih menjadi endemi.
"Kecurangan PPDB Jabar 2023 ini terjadi di jalur prestasi, hingga masih adanya jalur petugas COVID-19. Tapi yang terbanyak di jalur zonasi," kata Ketua Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jabar, Asep B. Kurnia, ketika dikonfirmasi pada Jumat (14/7).
Menurut Asep, kuota bagi petugas COVID-19 masih dimanfaatkan karena jumlahnya yang lumayan banyak, yakni 20 orang untuk setiap sekolah. Dia menilai hal tersebut harus segera dievaluasi penerapannya.
"Kemungkinan besar (jalur petugas COVID-19) banyak digunakan oleh oknum yang memanfaatkan jalur-jalur itu di mana kuotanya cukup banyak kurang lebih ada 20 orang setiap sekolah," ucap dia.
Dia juga bicara soal modus kecurangan lain dalam PPDB. Seperti adanya praktik pemalsuan dokumen Kartu Keluarga (KK) dalam sistem zonasi. Menurut Asep, pemerintah juga harus segera mengevaluasi ini.
Asep menilai Dinas Pendidikan (Disdik) harus dapat memaksimalkan peran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) hingga Dinas Sosial (Dinsos). Jika diperlukan, Disdik dapat mengenakan sanksi bagi pelanggar agar menimbulkan efek jera.
"Jadi harus betul-betul diperiksa bila perlu ada efek jera baik itu terhadap orang tua, sekolah, termasuk oknum dinas tersebut," ujar dia.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Djakarta Theater, Sabtu (24/6/2023). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan
Sebelumnya, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, menyebut Disdik Pemprov Jabar telah menerima sekitar 2 ribuan pengaduan dari orang tua murid terkait dengan PPDB di tingkat SMA dan SMK. Dari angka tersebut, sekitar 90 persen pengaduan sudah diselesaikan oleh Disdik Jabar.
"Laporan masuk 2 ribuan yang saya tau dan 90 persen sudah diselesaikan oleh Disdik," kata dia kepada wartawan di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Jumat (14/7).
Dia menambahkan, sebagian besar orang tua murid mengadukan soal pemalsuan data seperti Kartu Keluarga (KK). Dipastikan, maraknya kasus soal pemalsuan data KK bakal dijadikan sebagai bahan evaluasi ke depannya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar