Jul 14th 2023, 21:39, by Ochi Amanaturrosyidah, kumparanNEWS
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan keterangan pers terkait upaya Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung tentang pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan pidato nasional berjudul "Agenda Perubahan dan Perbaikan untuk Indonesia yang Lebih Baik" secara virtual, Jumat (14/7).
Dalam pidatonya itu, AHY menyebut penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia dinilai masih sering tebang pilih, tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
"Demokrat mencermati, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dinilai sering tebang pilih. Tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Respons negara terhadap para pencari keadilan juga sering berbeda, dikaitkan dengan posisi politik si pencari keadilan. Praktik ini merusak keadilan, etika pemerintahan, dan nilai demokrasi," kata AHY dalam pidatonya, Jumat (14/7).
Untuk itu, kata AHY, pemerintah harus menjamin penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi dilaksanakan secara adil dan tak tebang pilih. Salah satunya adalah dengan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
"Cegah penyalahgunaan kekuasaan, dan hentikan penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan politik," lanjutnya.
Ilustrasi Pengadilan. Foto: Shutter Stock
AHY juga menyebut, di tengah-tengah ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum Partai Demokrat tetap mengucapkan terima kasih yang tulus bagi para penegak hukum yang berusaha tetap amanah, objektif, dan menjunjung tinggi kebenaran serta akal sehat. Sehingga keadilan bisa tetap ditegakkan di Indonesia.
"Namun, Demokrat berpendapat, bahwa perubahan dan perbaikan dalam penegakan hukum, perlu terus dilakukan di masa depan. Ingat, ketidakadilan adalah sumber utama dari semua permasalahan," tegas AHY.
Dalam pidato itu, AHY juga mengungkapkan ada lima agenda perubahan yang Partai Demokrat tawarkan. Perubahan itu, kata AHY, tak berarti mengubah sepenuhnya apa yang sudah ada, melainkan hanya mengubah yang perlu diubah dan memperbaiki yang sudah berjalan baik.
"Guna memudahkan penjelasan tentang agenda perubahan Demokrat, pertama-tama kami akan soroti keadaan seperti ini. Apa masalah yang dihadapi rakyat, dan mengapa hal itu terjadi. Selanjutnya kami juga akan menyampaikan solusi yang kami tawarkan. Paling tidak ada lima klaster masalah bangsa," ungkapnya.
Kelima klaster tersebut adalah soal ekonomi dan kesejahteraan rakyat; sumber daya manusia dan lingkungan hidup; hukum dan keadilan; demokrasi dan kebebasan rakyat; serta tata negara dan etika pemerintahan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar