Jul 14th 2023, 20:31, by Wisnu Prasetiyo, kumparanNEWS
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan keterangan usai pertemuan bersama Sekber KIB pendukung Anies Baswedan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (7/6/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politiknya terkait Perubahan dan Perbaikan. Ia juga menyinggung soal demokrasi dan cawe-cawe jelang Pemilu 2024.
"Jika merujuk pada nilai dan pilar demokrasi, yang saya utarakan; tidaklah sulit mengevaluasi, sejauh mana demokrasi kita dijalankan dengan benar," kata AHY dalam pidato yang disampaikan secara virtual, Jumat (14/7).
"Kini, rakyat takut bicara. Kalangan elite dan golongan menengah, juga enggan bicara, karena khawatir bakal "diserang" secara membabi buta," sambungnya.
AHY kemudian menyinggung soal Pemilu 2024. Menurutnya, penguasa jangan sampai cawe-cawe dalam situasi yang tidak semestinya.
"Lawan politik penguasa, diidentikkan sebagai musuh negara. Netralitas dan independensi kekuasaan negara, dipertanyakan. Tentu banyak yang bertanya, ketika ada niat cawe-cawe pemimpin negeri dalam Pemilu 2024 mendatang," jelasnya.
"Kalau cawe-cawe itu melibatkan instrumen kekuasaan negara dan dinilai tidak adil, jelas nasib demokrasi kita dalam bahaya," imbuh dia.
Ia menilai apabila pemerintah cawe-cawe dalam hal menyimpang, Demokrat punya kewajiban mencegahnya. Bagi AHY ini merupakan kemunduran demokrasi.
"Kami berpendapat, segala praktik berpolitik yang menyimpang dari konstitusi dan etika berdemokrasi, harus kita cegah bersama. Masih ada waktu. Jangan biarkan kemunduran demokrasi semakin dalam. Jangan terulang prahara besar, seperti tahun 1965-1966; dan tahun 1998-1999 dulu," urainya.
"Jangan kita lukai perasaan rakyat, agar mereka tidak menempuh caranya sendiri, dalam memperjuangkan keadilan dan hak politiknya," sambung dia.
Untuk itu, bagi AHY, situasi harus dikembalikanke ruang kebebasan untuk rakyat, termasuk kemerdekaan pers. Bila Demokrat berkuasa nanti, harus menjamin hak rakyat untuk berbicara dan berpartisipasi dalam kehidupan bangsa, sesuai konstitusi.
"Hentikan represi negara terhadap rakyat. Tingkatkan kualitas demokrasi, berdasarkan nilai kebebasan, keadaban dan kemanfaatan," tutup AHY.
Sebelumnya, Presiden Jokowi merespons anggapan terlalu jauh mencampuri urusan Pilpres hingga mengumpulkan parpol koalisi di Istana Kepresidenan pada Selasa (2/4).
Jokowi menepis dianggap cawe-cawe dalam penentuan koalisi dan capres. Menurutnya, dia hanya berdiskusi dengan partai politik.
"Cawe-cawe? He..he.. Bukan cawe-cawe. Itu diskusi, kok cawe-cawe. Diskusi, saya ini kan ya pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe," ucap Jokowi di Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar