Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Jawa Timur berupaya keras untuk mengentaskan kasus stunting pada bayi berusia lima tahun (balita).
Mengingat, Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dari Kementerian Kesehatan tahun 2022, prevalensi balita Stunting di Jember capai 34,9 persen. Bahkan hal itu angka tertinggi di Jawa Timur.
Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman mengatakan, Pemerintah kabupaten sudah menggelontorkan biaya sebesar Rp 97 Miliar untuk percepatan penangan stunting, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Menurutnya, duit jumbo tersebut mengalir ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, yang terlibat dalam penanganan Stunting.
"97 Miliar itu tersebar di beberapa OPD, baik Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan beberapa dinas lainnya yang terlibat penanganan penurunan stunting ini," ujarnya.
Dia menilai anggaran sebesar itu dikucurkan adalah bentuk keseriusan Pemkab Jember untuk menuntaskan program prioritas nasional ini.
"Tentunya penanganannya harus dikolaborasikan dengan baik, supaya anggaran sebesar itu tidak dia sia. Makannya melalui rakor ini, kami harapkan bisa menghasilkan hal-hal yang bermanfaat untuk menurunkan angka stunting," kata Wabup yang akrab disapa Gus Firjaun ini.
Berdasarkan hasil Survei SSGI tersebut, kata Gus Firjaun penanganan stunting di Jember tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Tetapi juga perlu langkah di atas batas normal.
"Karena kalau biasa biasa saja, turunnya hanya 2 persen per tahunnya. Padahal survei SSGI prevalensinya kami itu ada 34, 9 persen. Kalau penanganannya biasa biasa saja, pasti butuh waktu lama," tuturnya.
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember Suprihandoko mengaku hanya mendapatkan Rp5 Miliar untuk penanganan stunting di bagian hulu.
Dia memaparkan langkah strategis dalam penanganan di bagian hulu, berupa pencegahan sebelum stunting itu terjadi.
"Seperti pelayanan kontrasepsi semua pelayanan, kami berikan secara gratis. Mulai jenis Kondom, suntik, IUD dan sejenisnya," katanya.
Kemudian, kata Supri, program lain dengan memberikan pendampingan terhadap remaja yang mau menikah. Supaya mereka mendapatkan cukup pengetahuan membangun keluarga.
"Kemudian kami juga memberikan pendampingan terhadap ibu hamil, ibu menyusui dan juga bayi hingga umur dua tahun," urainya.
Supri menjelaskan bayi umur 0 hingga seribu hari, adalah masa tumbuh kembangan otak. Sehingga dimas itu yang menentukan kecerdasan anak di masa depan.
"Tumbuh kembang otak untuk jaminan masa depan bangsa, itu 80 persen terjadi pada seribu hari setelah kelahiran. 20 persen sisanya tumbuh bersamaan dengan umurnya dan itu susah," ucapnya.
Makanya, Supri menegaskan balita kurang gizi atau pola asuh yang salah harus dicegah sejak awal. Sehingga, ibu dan bayinya harus didampingi oleh Tim Pendamping Keluarga dari DP3AKB Jember.
"Dan setiap yang habis melahirkan, harus kami pastikan mereka menggunakan metode kontrasepsi. Agar tidak terjadi kelahiran bayi yang tidak terencana alias kesundulan," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar