Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO
Ketua DPR RI Puan Maharani membuka rapat paripurna ke-7 masa persidangan II tahun sidang 2025-2026 pada Selasa (4/11). Rapat ini dihadiri 279 dari 580 anggota DPR.
Puan menegaskan, pegawai pemerintah harus memiliki tekad kuat untuk memberantas budaya kerja yang menghambat pelayanan publik. Terutama memberantas pola pikir lama yang masih melekat sebagian aparatur.
"Pola pikir lama itu seperti 'kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah?' Sikap seperti ini tidak hanya menghambat kemajuan, tetapi juga menjauhkan negara dari rakyatnya," kata Puan di Gedung DPR.
"Kita harus melakukan perombakan cara berpikir dan cara bekerja bahwa tugas negara bukanlah memperumit urusan rakyat, melainkan mempermudahnya," tegas Puan.
Ketua DPR Puan Maharani saat memberikan pidato di pembukaan Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 pada Selasa (4/11/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan
Dalam setiap kebijakan dan tindakan, lanjut Puan, orientasi aparatur pemerintah harus jelas menghadirkan negara yang cepat melayani, bukan lambat beralasan.
"Negara yang menolong, bukan menunda. Negara yang mendengar, bukan mengabaikan," kata Puan.
Puan mengajak seluruh anggota DPR untuk memastikan seluruh fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran benar-benar dijalankan untuk memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat.
"Sehingga kebijakan yang kita hasilkan tidak hanya mengatur, tetapi juga memberdayakan dan memuliakan kehidupan rakyat," ujar dia.
Ketua DPR Puan Maharani saat memberikan pidato di pembukaan Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 pada Selasa (4/11/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan
Suara Rakyat Bukan Sekadar Aspirasi
Ketua DPP PDIP ini menegaskan, suara rakyat bukan sekadar aspirasi, tetapi juga amanah yang harus diperjuangkan.
"Selama masa reses, ketika kita turun langsung dan bertemu dengan konstituen, kita dapat merasakan dengan jelas bagaimana besarnya harapan rakyat terhadap negara. Harapan agar kehidupan mereka menjadi semakin sejahtera, adil, dan mudah dalam setiap urusan. Suara rakyat bukan sekadar aspirasi, tetapi amanah yang harus kita perjuangkan bersama," kata Puan.
Puan menambahkan, kebijakan negara yang ideal bukan hanya dirancang di ruang rapat, tetapi juga lahir dari pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan realitas masyarakat sehari-hari.
"Dengan demikian, kebijakan negara harus menjadi cerminan suara rakyat yang diperjuangkan melalui proses politik yang bermartabat," katanya.
"Inilah tanggung jawab konstitusional kita sebagai wakil rakyat," tambah dia.
Suasana Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 pada Selasa (4/11/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan
DPR Harus Pastikan Undang-undang Beri Keadilan Sosial
Melalui fungsi legislasi, lanjut Puan, DPR harus memastikan undang-undang yang dihasilkan memberi ruang bagi kesejahteraan dan keadilan sosial.
"Melalui fungsi anggaran, kita kawal agar uang rakyat benar-benar kembali untuk rakyat. Dan melalui fungsi pengawasan, kita pastikan tidak ada penyimpangan yang mengorbankan kepentingan rakyat," paparnya.
"Kebijakan negara yang kita hasilkan bersama Pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara," ucap Puan.
Puan menegaskan, setiap keputusan dan regulasi yang DPR hasilkan bukan sekadar memenuhi aspek administratif atau prosedural semata.
"Akan tetapi kebijakan negara sebagai wujud nyata dan komitmen untuk memenuhi amanat rakyat," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar