Potret udara asap hitam dan api di pasar Omdurman di Omdurman, Sudan, Senin (15/5/2023). Foto: REUTERS/Handout via REUTERS
Perang saudara di Sudan melibatkan dua pihak: paramiliter Rapid Support Forces (RSF) dan militer Sudan. Dalam perkembangan terbaru, RSF merebut kota el-Fasher di Darfur.
RSF dipimpin oleh Mohamad Hamdan Dagalo, sementara militer Sudan dipimpin oleh Abdel Fattah al-Burhan. RSF pimpinan Dagalo dituduh mendapat dukungan senjata bahkan dana dari Uni Emirat Arab (UEA).
Dikutip dari AP, Selasa (4/11), Duta Besar Sudan untuk PBB, Al-Harith Mohamed, menuduh UEA memberikan bantuan berupa senjata kepada RSF. Dia bahkan mengatakan pemerintah Sudan memiliki bukti bahwa UEA memang mendukung RSF lewat senjata dan amunisi. Tak cuma itu, dia menuduh UEA diuntungkan dalam perang ini lewat eksploitasi emas ilegal.
Sebagai bukti, dia menyebut pengiriman senjata dari UEA dilakukan melalui Chad. Dia mengungkap pembukaan kembali perbatasan Adre di Chad untuk membawa bantuan kemanusiaan malah digunakan untuk mengirim persenjataan itu ke RSF. Dia juga menyebut pasar emas batangan Eropa telah mengkonfirmasi bahwa UEA mendapat keuntungan dari emas Sudan.
Mohamed meminta peninjauan ulang kebijakan ekspor senjata ke UEA, dan meminta sanksi yang ditargetkan kepada RSF dan negara yang mendukung pasukan paramiliter tersebut.
Ilustrasi perempuan Sudan. Foto: Dok. AFP
Dalam laporan yang dikumpulkan para ahli dari Dewan Keamanan PBB menunjukkan bukti bahwa UEA mengirim senjata ke RSF beberapa kali dalam seminggu lewat Amdjarass, Chad utara. Sementara, Amnesty International mengkonfirmasi rekaman video yang menunjukkan pasukan RSF menggunakan bom GB50A buatan China dan howitzer 15mm AH-4 selama pertempuran di Khartoum dan Darfur.
Laporan PBB itu juga menyinggung RSF mampu mendapatkan senjata, membayar gaji, membiayai kampanye media, lobi, dan membeli dukungan dari kelompok politik dan bersenjata lainnya lewat jaringan keuangan kompleks yang dibuat RSF sebelum dan selama perang.
Tak hanya itu, RSF menggunakan hasil bisnis emas pra-perang untuk menciptakan jaringan yang terdiri dari hingga 50 perusahaan di sejumlah industri.
"Sejak perang dimulai, sebagian besar emas yang sebelumnya diekspor ke UEA kini diselundupkan ke Mesir," kata laporan PBB.
Dikutip dari Al Jazeera, Amnesty International yang mengutip data dari Stockholm International Peace Research Institute menyatakan bahwa UEA diketahui sebagai satu-satunya pembeli howitzer dari China.
Satu Keluarga berasal dari Sudan yang melarikan diri dari konflik di wilayah Darfur, Sudan, melewati padang pasir setelah mereka melintasi perbatasan antara Sudan dan Chad untuk mencari perlindungan di Goungour, Chad 12 Mei 2023. Foto: Zohra Bensemra/Reuters
Amnesty International dalam laporannya juga menyatakan telah mengidentifikasi kendaraan pengangkut personel lapis baja (APC) buatan UEA di berbagai wilayah di Sudan, termasuk di Dafur. Laporan Amnesty International turut mencatat keberadaan beberapa APC Nimr Ajban setelah memverifikasi foto-foto yang dibagikan di media sosial yang menunjukkan kendaraan itu direbut atau dihancurkan oleh militer Sudan.
Kendaraan itu dilaporkan dibuat di UEA oleh Edge Group dan dilengkapi sistem pertahanan reaktif Galix, yang diproduksi di Prancis oleh Lacroix Defense dan KNDS France. Sistem Galix didesain untuk melindungi kendaraan dari ancaman yang datang dengan melepaskan proyektil, asap, dan umpan.
"Penelitian kami menunjukkan bahwa persenjataan yang dirancang dan diproduksi di Prancis secara aktif digunakan di medan tempur di Sudan," kata Sekjen Amnesty International, Agnes Callamard.
"Sistem Galix sedang digunakan oleh RSF dalam konflik ini, dan penggunaannya di Dafur akan menjadi pelanggaran nyata terhadap embargo senjata PBB. Pemerintah Prancis harus memastikan bahwa Lacroix Defense dan KNDS France segera menghentikan pasokan sistem ini ke UEA," lanjutnya.
Sudan Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA
Warga Sudan menyapa tentara, yang setia kepada panglima militer Abdel Fattah al-Burhan, di kota Laut Merah Port Sudan pada 16 April 2023. Foto: AFP
Atas berbagai tuduhan tersebut, Dewan Keamanan dan Pertahanan Sudan menyatakan akan memutus hubungan diplomatik dengan UEA. Menteri Pertahanan Sudan, Yassin Ibrahim, juga memanggil pulang duta besarnya. Ibrahim juga mengeklaim UEA telah melanggar kedaulatan Sudan lewat RSF sebagai proksinya.
UEA telah berkali-kali membantah keterlibatannya dalam memasok senjata untuk RSF. Dalam surat yang dikirim kepada PBB, UEA mengatakan 122 penerbangan telah mengirim bantuan kemanusiaan ke Amdjarass untuk membantu warga Sudan mengungsi dari perang.
UEA bahkan mengundang PBB untuk mengunjungi rumah sakit lapangan di Amdjarass untuk melihat secara langsung upaya kemanusiaan yang dilakukan pemerintah UEA untuk membantu mengurangi penderitaan yang diakibatkan dari konflik di Sudan.
"UEA dengan tegas membantah pernyataan bahwa kami menyuplai persenjataan kepada pihak yang terlibat dalam konflik yang tengah berlangsung di Sudan," kata Wakil Menteri Keamanan dan Militer UEA, Salem Aljaberi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar