Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat meninjau lokasi Koperasi Merah Putih pertama di Lampung | Foto : Eka Febriani / Lampung Geh
Lampung Geh, Pesawaran - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai langkah strategis untuk memutus rantai pasok dan mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak serta pinjaman berbunga tinggi.
Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja di Lampung Selatan dan dialog bersama kepala desa se-Lampung di Graha Adora, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Rabu (14/5).
"Koperasi ini kita bangun agar desa tidak lagi tergantung pada rantai pasok yang panjang. Komoditas bisa langsung dari desa ke koperasi, dari koperasi ke pasar atau BUMN, tanpa tengkulak. Hasilnya, harga lebih baik dan petani lebih untung," ujar Menko Pangan yang akrab disapa Zulhas.
Zulhas mengatakan, Koperasi Merah Putih dirancang sebagai kanal distribusi resmi barang-barang kebutuhan pokok sekaligus lembaga keuangan mikro yang legal dan mudah diakses warga desa.
"Kalau bisa beli gas langsung ke Pertamina, sembako langsung ke Bulog, pupuk langsung dari Pupuk Indonesia, petani tidak perlu lagi hutang ke tengkulak. Itu yang kita bangun lewat Koperasi Merah Putih," kata Zulhas.
Menko Pangan menegaskan, koperasi ini tidak menggunakan dana APBN, melainkan murni dari kemitraan dengan BUMN. Pemerintah hanya menjamin kemudahan akses dan pendampingan.
"Kami katakan kopdes ini tidak menggunakan dana APBN, karena konteksnya bukan di bantuan, ini bisnis. Jadi semua tetap bayar sesuai harga. Hanya saja kita minta BUMN jangan mempersulit proses distribusi," tegasnya
Ia juga mengatakan, koperasi bisa mendapat akses pembiayaan hingga Rp3 miliar dari bank Himbara.
"Nanti setelah seluruh proses legalitas koperasi, termasuk pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM (AHU), koperasi dapat mengakses pembiayaan perbankan, termasuk kredit hingga plafon Rp3 miliar dari bank Himbara," ujarnya.
Menko Pangan menargetkan seluruh KDMP dapat terdaftar di Administrasi Hukum Umum (AHU) paling lambat 30 Juni 2025.
"Koperasi ini kalau sudah kum atau terdaftar di AHU, sudah bisa kerja sama dengan bank, bisa dapat kredit, dan bisa langsung operasional," tambahnya.
Zulhas juga mengingatkan bahwa pemerintah ingin koperasi tidak lagi dibentuk sekadar menerima bantuan, tetapi harus memiliki model bisnis nyata dan pembinaan langsung dari negara.
"Ini bukan koperasi seperti zaman dulu yang dikasih uang lalu tutup. Kita ingin cara yang benar. Koperasi harus dibina seperti bayi hingga bisa berdiri sendiri. Akan ada pendampingan, bisnis jalan, dan semua transparan. Nanti juga akan ada tenaga P3K dan agen Brilink yang ditempatkan untuk bantu operasional," tegasnya.
Terakhir, ia menambahkan, koperasi akan menjadi agen distribusi utama di desa, memotong rantai pasok yang panjang, dan memastikan harga produk lebih adil bagi petani dan nelayan
"Para kades adalah ujung tombak pembangunan desa. Kita ingin membangun koperasi yang kuat, yang dapat menghapus peran tengkulak, pinjaman online, dan rentenir," pungkasnya. (Cha/Put)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar