Aksi demo tolak BBM yang dilakukan ojek online di kantor Gubernur Sumut, Selasa (13/9/2022). Foto: Rahmat Utomo/kumparan
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengingatkan para mitra pengemudi ojek online (ojol) agar tidak mengaktifkan aplikasi alias 'narik' saat aksi unjuk rasa besar-besaran yang akan digelar pada Selasa, 20 Mei 2025.
Igun menyebut aksi akan diikuti lebih dari 25 ribu massa ojol gabungan pengemudi roda dua (R2) dan roda empat (R4) dari berbagai wilayah di Indonesia.
Massa akan menyebar ke sejumlah titik strategis di Jakarta, mulai dari Kemenhub, Istana Merdeka, DPR RI, kantor-kantor aplikasi, hingga pusat layanan pelanggan perusahaan-perusahaan aplikator.
"Kalau ada yang masih nekat mengaktifkan orderan, ya ada risiko yang harus ditanggung sendiri. Berarti mereka ini yang mengaktifkan orderan sengaja memprovokasi kami yang sedang aksi mematikan aplikasi maupun yang sedang ngasih unjuk rasa nanti," kata Igun saat dihubungi, Senin (19/5).
Aksi massa rencananya dimulai pukul 13.00 WIB dan akan disertai pemadaman aplikasi secara massal, termasuk layanan antar penumpang, makanan, dan barang mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB hari itu.
Igun Wicaksono ketua Garda dan komunitas Ojol datangi rumah Iis Dahlia Sampaikan Surat Somasi, Jumat (27/12). Foto: Giovanni/kumparan
Meski tidak ada razia formal, Igun menegaskan jika ada pengemudi yang tetap aktif di lapangan, massa aksi akan mengambil tindakan.
"Kalau ketemu di jalan ya pastinya kita akan lakukan tindakan, seperti meminta mereka mematikan aplikasinya," ujar dia.
Ketika ditanya soal kemungkinan terjadi bentrokan, Igun tidak menampik hal tersebut. Menurutnya, jika ada pengemudi yang tetap nekat bekerja protes berlangsung, maka potensi konflik di lapangan sangat mungkin terjadi.
"Maka terjadinya bentrokan, kemungkinannya sangat besar. Bentrokan fisik, antara sesama ojol—antara yang mematikan aplikasi dengan yang tetap nekat menyalakan aplikasi," ucap Igun.
Ia menambahkan, pihaknya sudah mengimbau para pengemudi sejak dua bulan sebelumnya agar menyisihkan penghasilan dan tidak perlu bekerja pada hari aksi.
"Tanggal 20 Mei itu tidak ada alasan lagi, 'kami harus cari uang, cari uang'. Karena rekan-rekan yang mau aksi juga punya keluarga yang ditinggalkan untuk berjuang," katanya.
Adapun tuntutan utama dalam aksi ini mencakup sanksi tegas kepada aplikator yang melanggar regulasi, revisi sistem potongan aplikasi, penyesuaian tarif penumpang, serta penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang.
Massa aksi juga meminta DPR RI menggelar RDP gabungan bersama Kemenhub, asosiasi, dan perusahaan aplikator.
Igun menegaskan, aksi kali ini bukan lagi aksi damai.
"Kami sudah berkali-kali aksi damai, tapi pemerintah maupun aplikator makin menindas. Maka aksi kali ini mungkin kami harus lebih keras," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar