Stok beras di Gudang Bulog Pekandangan Kabupaten Indramayu (31/5/2024). Foto: kumparan
Perum Bulog menanggapi keluhan pengusaha ritel di Papua soal pembatasan penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau beras Bulog.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Mokhamad Suyamto menuturkan kini Bulog tengah berfokus pada penyerapan beras dari petani pada masa panen raya. Nantinya beras hasil penyerapan itu akan jadi Cadangan Beras Pemerintah (CBP), termasuk untuk stok SPHP.
"Sekarang karena masih fokus untuk penyerapan. Sekarang kita masih numpuk stok, karena masih panen, masih produksi," kata Suyamto di Kantor Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jumat (16/5).
Dia juga mengatakan hingga saat ini Bulog belum mendapat arahan dari pemerintah untuk mendistribusikan pasokan beras SPHP.
Suyamto juga memastikan stok beras yang dikantongi pemerintah saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional masyarakat Indonesia, termasuk untuk SPHP.
"Ya nanti kita tunggu penugasan dari pemerintah. Apabila memang dipandang perlu dilakukan SPHP, ya kita akan dapat penugasan untuk bisa masuk SPHP.Kalau stok sangat cukup kan kita 3,7 (juta ton) termasuk di Papua 4-5 ribu (ton) itu sangat cukup," tuturnya.
Sebelumnya Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Papua Haris Manuputty mengeluhkan adanya pembatasan ritel untuk membeli dan menjual beras SPHP di Papua.
Haris mengatakan permintaan dan kebutuhan beras SPHP ini melebihi dari jatah yang diatur oleh Perum Bulog setempat.
"Kami dijatahin pertama cuma 10 ton, padahal kebutuhannya kami itu bisa lebih daripada itu. Kami minta 20 ton, seminggu habis untuk ritel. Kami minta lebih, dibatasi," kata Haris dalam rapat dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Kantor Bapanas, Jumat (16/5).
Dia menilai beras SPHP cukup penting di Papua, sehingga dia berharap tidak ada lagi pembatasan pembelian atau penjualan beras SPHP di wilayah ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar