Search This Blog

Dalih Polri soal Kelebihan Bayar Pengadaan Gas Air Mata: Kesalahan Input

kumparan - #kumparanAdalahJawaban
 
Dalih Polri soal Kelebihan Bayar Pengadaan Gas Air Mata: Kesalahan Input
Jul 14th 2023, 20:07, by Raga Imam, kumparanNEWS

Massa berlari di tengah kepulan gas air mata, saat ricuh di aksi demo tolak Omnibus Law, di Jakarta, Selasa (13/10). Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS
Massa berlari di tengah kepulan gas air mata, saat ricuh di aksi demo tolak Omnibus Law, di Jakarta, Selasa (13/10). Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS

Polri akhirnya memberikan penjelasan soal temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dugaan kelebihan bayar pembelian Pepper Projectile Launcher untuk gas air mata.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, kelebihan bayar yang dimaksud ICW lantaran adanya kesalahan input dari jumlah unit pemesanan.

Sebenarnya, ada 1.857 unit senjata yang dibeli. Namun yang terinput dalam sistem informasi rencana umum pengadaan (Sirup) LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) hanya 187 unit.

"Kelebihan bayar itu ada kesalahan input, kesalahan input mestinya 1.857 terinput 187. Nah itu ya sehingga ada pemberitaan kelebihan bayar. Jadi angka 1.857 dikalikan dengan unit harga tadi ketemu angkanya," Brigjen Ahmad Ramadhan
Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan update pencapaian dari satuan kerja Polri untuk TPPO, Senin (19/6).  Foto: Thomas Bosco/kumparan
Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan update pencapaian dari satuan kerja Polri untuk TPPO, Senin (19/6). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Lebih lanjut, Ramadhan memastikan, data yang diinput dalam laman SiRUP LKPP itu telah diperbaiki. Dia juga memastikan, pengadaan senjata tersebut telah sesuai dengan prosedur.

"Jadi kesalahan input yang mestinya ada 187, tapi itu telah diperbaiki ya. Ini bisa dilihat di aplikasi LKPP," tutur Ramadhan.

"Jadi persoalannya ketika orang mengatakan kelebihan bayar karena terjadi selisih ya antara 1.857 dengan 187. Yang jelas pelaksanaannya sesuai 1.857 bukan 187," pungkasnya.

Petugas polisi anti huru hara menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang ricuh, saat demo tolak Omnibus Law, di Jakarta, Selasa (13/10). Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS
Petugas polisi anti huru hara menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang ricuh, saat demo tolak Omnibus Law, di Jakarta, Selasa (13/10). Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan adanya dugaan kelebihan bayar oleh Polri terkait pembelian Pepper Projectile Launcher untuk gas air mata. Nilainya untuk satu kontrak mencapai puluhan miliar rupiah.

Peneliti ICW, Wana Alamsyah mengatakan, dugaan tersebut ditemukan dari data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Polri. Pada tahun 2022, polisi melakukan kontrak pembelian launcher tersebut sebanyak 187 unit dengan nilai kontrak Rp 49,86 miliar.

Pemenang kontrak tersebut adalah PT TMDC. Artinya, untuk satu unit launcher, Polri mengalokasikan anggaran hingga Rp 266,6 juta. ICW menemukan keganjilan terkait pengadaan tersebut.

Setelah dicek ke perusahaan penyedia, mereka memang menyediakan alat bernama Byrne Le Launcher-Pepper. Launcher itu yang diduga dibeli oleh Polri dengan harga Rp 266,6 juta.

"Kami asumsikan ketika PT TMDC ini menang, artinya dia akan menyediakan barang tersebut kepada Kepolisian," kata Wana dalam konferensi pers, Minggu (9/7).

Polisi menembakkan gas air mata ke arah mahasiswa saat unjuk rasa mengenang kematian dua mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (26/9/2022).  Foto: Jojon/ANTARA FOTO
Polisi menembakkan gas air mata ke arah mahasiswa saat unjuk rasa mengenang kematian dua mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (26/9/2022). Foto: Jojon/ANTARA FOTO

ICW kemudian mengecek ke laman resmi Byrna. Ditemukan untuk launcher yang sama, harganya hanya USD 479,99 atau Rp 6.924.710 untuk satu unitnya. Perhitungan tersebut dengan kurs Rp 14.426 24 per USD 1, pada bulan Februari 2022.

Sehingga, terjadi gap yang cukup besar antara barang yang ditawarkan PT TMDC dengan harga resmi yang dikeluarkan oleh produsen.

"PT TMDC itu menawarkan harga yang sangat besar yaitu Rp 266,6 juta, sedangkan ketika kami coba crosscheck ke produsennya, itu hanya Rp 6 juta," kata Wana.

ICW kemudian menghitung harga wajar yang seharusnya dibeli dari satu launcher. Harga tersebut yakni mulai harga pokok barang, ongkos kirim 10 persen, biaya administrasi 5 persen, dan keuntungan 10 persen.

Sehingga, lanjut Wana, harusnya harga wajar dari satu launcher adalah sekitar Rp 8,1 juta saja.

Dengan demikian, jika dikalikan jumlah pengadaan sebesar 187 unit, seharusnya Polri hanya mengeluarkan uang Rp 1.618.650.993 untuk seluruh unit tersebut. Kontras dengan anggaran yang dikeluarkan untuk pembelian, sebesar Rp 49 miliar lebih.

Sehingga, kata Wana, diduga terdapat kelebihan pembayaran pengadaan 187 unit launcher senilai Rp 48.241.799.007 terkait satu pengadaan tersebut.

Media files:
btypulsjyxz8umfwwqw2.jpg (image/jpeg)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar