Feb 12th 2025, 10:56, by Fadjar Hadi, kumparanNEWS
Kantor Komisi Yudisial RI di Jalan Kramat Raya No.57, Kramat, Senen, Jakarta Pusat. Foto: Ananta Erlangga/kumparan
Wakil Ketua Komisi Yudisial, Siti Nurdjanah, mengatakan efisiensi anggaran tetap berdampak kepada aspek pelayanan publik dan KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) meski sudah melakukan rekonstruksi ulang.
"Adanya efisiensi anggaran sudah pasti memberikan dampak dalam rencana dan target pelaksanaan tugas di tahun 2025 termasuk pada aspek pelayanan publik dan penegakan KEPPH," kata Siti dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (12/3).
Padahal rencana efisiensi KY sudah dihitung ulang. Awalnya, KY dikenakan efisiensi anggaran Rp 100 miliar. Namun per 11 Februari 2025, pemotongan anggaran KY menjadi Rp 74,7 miliar saja.
Komisi III DPR RI rapat dengan seluruh mitra kerjanya, Rabu (12/2/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan
Dengan begitu pagu efektif anggaran KY tahun ini sebesar Rp 109 miliar.
Untuk itu, KY berusaha melobi pemerintah agar menggelontorkan tambahan anggaran kurang lebih sebesar Rp 63 miliar.
"Sesuai dengan laporan yang disampaikan dalam beberapa pembahasan, maka dengan ini Komisi Yudisial mohon dapat dipertimbangkan nilai efisiensi dimaksud dapat diupayakan untuk diexcercise kembali sehingga Pagu KY tahan 2025 sebesar Rp172.933.843.330,- dengan telah mempertimbangkan efisiensi belanja," kata Siti.
Adapun bentuk penyesuaian internal KY setelah rekonstruksi ini adalah dengan memangkas biaya operasional harian kantor.
Mulai dari pengurangan belanja perkantoran hingga 40 persen yang meliputi pemotongan anggaran operasional KY di daerah hingga belanja BBM untuk kendaraan dinas, mengurangi biaya jamuan dan honor untuk pegawai, serta pengurangan perjalanan dinas dalam negeri.
Tangan para wartawan memegang handphone merekam suara saat sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) atas terlapor Hakim DS yang digelar Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial di Kantor Mahkamah Agung RI, Jakarta, Rabu (9/8/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
KY juga akan melakukan metode kerja work from anywhere (WFA). Sebab kini KY memprioritaskan anggaran untuk menyewa lisensi Microsoft 365 dan layanan video conference untuk menunjang metode kerja Work From Anywhere.
Sementara untuk prioritas pelaksanaan tugas kali ini, sebagian besar anggaran akan digunakan untuk seleksi calon hakim agung, penanganan dugaan pelanggaran KEPPH, dan layanan publik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar