Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo bersiap menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (6/5/2024). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO
Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) disebut pernah mengingatkan kepada jajaran pejabat eselon I untuk memenuhi permintaan partai NasDem. Bahkan SYL sempat mewanti-wanti ada petinggi NasDem yang meminta eselon 1 Kementan dicopot.
Hal tersebut terungkap ketika Jaksa KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Dirjen Hortikultura Kementan, Prihasto Setyanto. Isi BAP tersebut dibenarkan Prihasto.
"Ada beberapa kali pertemuan SYL dalam kurun waktu 2020 sampai 2022, yang bersangkutan mengumpulkan saya dan semua Eselon I , Pak Syahrul Yasin Limpo menyampaikan di hadapan kami 'apabila petinggi NasDem minta Eselon I semua dicopot apabila tidak mampu menyelesaikan permintaan partai'. Namun Syahrul Yasin Limpo menyampaikan kepada kami bahwa yang bersangkutan pasang badan dengan mengatakan bahwa selama Beliau memimpin tidak ada pejabat yang dicopot sehingga membuat kami, Eselon I, menuruti permintaan yang bersangkutan," kata jaksa membacakan BAP.
"Maksud dengan permintaan partai yaitu terkait pengadaan proyek, sembako, RPIH, dan program partai yang harus dibuatkan?" tanya jaksa.
"Betul," jawab Prihasto.
"Ada pemberian sembako untuk kepentingan Partai NasDem?" tanya jaksa lagi.
"Mengetahui," kata Prihasto.
Pemberian yang dimaksud Prihasto adalah penyetoran uang SYL untuk kepentingan pembagian sembako NasDem. Uang tersebut berasal dari patungan pejabat di Direktorat yang dipimpin Prihasto, Direktorat Hortikultura.
Dan permintaan serupa juga disebut terjadi di Direktorat lain. "Di Ditjen lain pernah juga?" tanya jaksa.
"Betul, ada juga yang kami dengar," kata Prihasto.
Selain itu, Prihasto juga mengaku pernah diminta memberikan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) kepada sejumlah perusahaan. Tidak dijelaskan perusahaan mana yang dimaksud.
"Pernah ada tugas di luar tugas saksi diperintahkan Pak Menteri?" tanya jaksa.
"Yang secara tidak langsung itu terkait dengan RIPH, Rekomendasi Impor Produk Hortikultura," kata Prihasto.
"Instruksi langsung menteri?" tanya jaksa lagi.
"Biasanya lewat Hatta [Muhammad Hatta, Direktur Alsintan Kementan]," kata Prihasto.
"Apa yang disampaikan?" kejar jaksa.
"Jadi ada perusahaan-perusahan yang minta berproses untuk mendapatkan rekomendasi," jelas Prihasto.
"Minta rekomendasi?" tanya jaksa lagi.
"Betul, direkomendasikan Dirjen Hortikultura," kata Prihasto.
"Untuk?" tanya jaksa lagi.
"Untuk mendapat rekomendasi impor produk hortikultura, jadi rekomendasi yang sifatnya teknis, bukan izin," jelas Prihasto.
Belum ada penjelasan dari SYL maupun NasDem mengenai keterangan saksi tersebut.
Prihasto dihadirkan Jaksa KPK dalam persidangan. Dia diminta menceritakan yang dia ketahui saat SYL menjabat Mentan. Terutama soal adanya dugaan pungli di jajaran pejabat eselon untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga SYL.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar