Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR dengan Para Pakar membahas masukan pakar terhadap isu-isu terkait perubahan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan
Komisi I DPR RI mengundang sejumlah ahli untuk memberikan masukan terhadap revisi Undang-Undang TNI.
Ahli yang diundang salah satunya adalah Mayjen TNI (purn) Rodon Pedrason. Rodon merupakan eks pengajar di Universitas Pertahanan.
Ronon memberi masukan agar RUU TNI itu juga dimasukkan pasal mengenai evaluasi TNI secara berkala. Menurutnya, banyak prajurit yang memiliki pangkat tinggi namun tidak memberikan manfaat bagi TNI dan negara.
"Di PP 39/2010 pada Pasal 21 ayat 3 bahwa prajurit yang menyelesaikan masa ikatan dinas pertama, kalau perwira itu 10 tahun pertama, kalau bintara/tamtama 7 tahun," kata Rondo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/3).
"Banyak teman saya yang sekarang bintang 3, kapten itu pingin berhenti, 10 tahun, 9 tahun ingin mundur. Jadi menurut saya diadakan evaluasi 5 tahun, 5 tahun 10 tahun," lanjutnya.
KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memimpin Sertijab 7 Perwira Tinggi TNI AD, Jumat (19/4/2024). Foto: Dok. TNI AD
Rondo mengatakan, salah satu keinginan prajurit memiliki keinginan mundur itu adalah lantaran gaji yang tidak sesuai ekspektasi. Menurutnya, kalau ingin mencari harta, memang TNI bukanlah pilihan.
"Karena jadi tentara itu bukan jadi orang kaya, kalau mau kaya jadi pengusaha, atau segala macam," tuturnya.
RUU TNI menjadi salah satu Undang-undang yang bakal segera diproses oleh DPR. Draf RUU TNI sudah dikirim oleh perwakilan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan ke DPR untuk segera dibahas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar