Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (kiri) bersama Wakil Menteri HAM Mugiyanto (kanan) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memamerkan capaiannya dalam menjamin kebebasan berekspresi rakyat sipil saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Selasa (5/2).
Menurutnya, kebebasan berpendapat di Indonesia terjamin dengan baik.
"Sekarang bulan yang ketiga, 100 hari lebih, saya belum melihat pejabat negara mengekang kebebasan sipil, saya belum melihat," kata Pigai.
Sejumlah tenaga honorer melakukan aksi damai di depan gedung DPRD Kota Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (3/2/2025). Foto: Andry Denisah/ANTARA FOTO
Eks Komisioner Komnas HAM ini memamerkan, tidak ada satu pun rakyat yang diberikan hukuman karena menghina pejabat di 100 hari kerja Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Dalam 100 hari ini belum ada 1 orang yang dipenjarakan, ditahan, diproses hukum karena menghina pejabat negara dan belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyatnya," kata Pigai.
Pigai menjamin, kebebasan berekspresi ini akan terjaga selama 5 tahun ke depan pemerintahan Prabowo.
"Itu adalah sebuah tanda-tanda menuju kebebasan untuk 5 tahun ke depan," katanya.
Kebebasan ini kata Pigai juga terjaga di lingkup demokrasi. Menurutnya pemerintah menjaga hak asasi manusia dengan tidak ikut campur dalam politik praktis.
"Tidak sama sekali pemerintah tidak masuk dalam urusan demokrasi yang terjadi dalam atau yang kita selesaikan dalam waktu-waktu kemarin," kata Pigai.
Hal ini kata Pigai terbukti dari perolehan hasil Pilkada Serentak 2024. Gerindra tidak mendominasi memenangkan Pilkada.
"Banyak juga oposisi menang di mana-mana, yang oposisi juga menang di mana-mana. Gerindra malah kalah, kalah banyak. Artinya apa? Ini demokrasi di bangsa ini sudah lebih terbuka dan bebas semua anak bangsa bertarung," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar