Feb 12th 2025, 13:46, by Nicha Muslimawati, kumparanBISNIS
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Arsjad Rasjid. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun pada 2025.
Ketua Dewan Pengawas Indonesian Business Council (IBC) Arsjad Rasjid menilai langkah ini sebagai peluang besar bagi sektor swasta untuk lebih berperan dalam pembangunan nasional.
Menurut Arsjad, kebijakan efisiensi yang dilakukan bukan sekadar penghematan. Tetapi juga bertujuan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara.
"Yang dilakukan oleh beliau (Presiden Prabowo) itu bukan hanya efisiensi. Yang beliau lakukan adalah efisiensi dan effectiveness. Effectiveness adalah yang mana nggak efisien dia ambil, ditaruh di tempat atau pos yang lebih efektif," kata Arsjad di Hotel Shangrila Jakarta, Rabu (12/2).
Salah satu contoh yang ia soroti adalah program makan siang gratis yang digagas Prabowo. Menurutnya, kebijakan ini bukan sekadar bantuan sosial, tetapi memiliki dampak luas terhadap berbagai sektor.
"Itu dampaknya besar loh. Kenapa? Beliau mengeluarkan itu untuk beberapa hal. Satu, mencapai kesehatan. Kedua, pendidikan. Dan me-manage mengenai bonus demografi kita," kata Arsjad.
Selain itu, program ini juga diyakini dapat mendorong industri pangan dan rantai pasok yang lebih kuat.
Lebih lanjut, ia menyoroti bagaimana efisiensi anggaran ini membuka kesempatan bagi dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Jika sebelumnya proyek infrastruktur didominasi oleh pemerintah, kini sektor swasta memiliki peluang lebih besar untuk terlibat.
Ia juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan agar investor lokal maupun asing mau berinvestasi di Indonesia.
"Dan investasi pertama harus datang dari kita sendiri dulu, pengusaha lokal yang harus dipercaya, habis itu baru pengusaha luar juga, gitu kan. Makanya kepercayaan penting. Itu yang kita ingin bangunan," jelasnya.
Arsjad menilai kebijakan efisiensi ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya investasi swasta, sektor industri kecil dan menengah (IKM) dapat lebih berkembang dan berkontribusi dalam ekosistem ekonomi nasional.
"Tapi kita jangan bicara ekonomi growth ya. Kita bicara juga kesejahteraan. Kita ingin ajak mereka membangun ekosistem," katanya.
Ia optimistis, kebijakan efisiensi dan efektivitas ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi perekonomian Indonesia.
"Jangan melihatnya negatif. Lihatnya tadi. Bukan efisiensi saja loh. Efisiensi dan effectiveness," tegasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar