Dec 30th 2024, 11:12, by Abdul Latif, kumparanBISNIS
Uji coba makan bergizi gratis di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Senin (16/12/2024). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan
Peneliti Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Bakhrul Fikri menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki sejumlah tantangan seperti efektivitas implementasi, keberlanjutan, transparansi pengelolaan anggaran, hingga model penyaluran MBG.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini erat kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa. Fikri mengakui, program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto tersebut memiliki tujuan yang baik.
Namun, rantai birokrasi yang ditawarkan oleh pemerintah, dalam hal ini penyaluran MBG, akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana potensi dari kasus korupsi.
Selain itu, instansi terkait juga sangat memungkinkan akan menjadi lumbung atau lahan basah korupsi. Terutama dalam hal pengadaan dan distribusi bahan makanan.
"Artinya bagaimana nanti rantai birokrasi yang panjang tadi dan juga keterlibatan banyak institusi pemerintah bahkan dari pusat hingga ke daerah itu juga akan membuat bagaimana kondisi korupsi yang mungkin terjadi itu," kata Fikri dalam diskusi publik dan peluncuran laporan "Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa?" secara virtual, Senin (30/12).
Sejumlah siswa menyantap makanan saat simulasi program Makan Siang Bergizi Gratis di sekolah wilayah Lanud Halim Perdanakusuma di SDS Angkasa 5 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (26/11/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Potensi korupsi ini juga dapat terjadi pada antar pejabat dan juga penyediaan bahan makanan terkait bagaimana memenangkan tender dengan harga lebih tinggi hingga penerimaan suap.
"Potensi korupsi di penyaluran MBG nanti itu kemungkinan akan terjadi sangat besar di dalam hal pengadaan dan distribusi bahan makanan. Kemudian yang kedua adalah pemalsuan data penerima manfaat," ujarnya.
Menurut Fikri, penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis ini juga masih belum jelas mekanismenya dari pemerintah. Seperti persyaratan yang bisa mendapatkan program dari Makan Bergizi Gratis ini yang belum ada kepastian.
"Nah ini kan juga belum jelas ya. Artinya pemalsuan data ini juga bisa sangat besar gitu potensinya untuk dimanfaatkan dan terjadi celah korupsi di sana," katanya.
Hasil studi Celios menunjukkan bahwa 46 persen responden khawatir terhadap adanya penyaluran yang tidak efisien. Hal ini disebabkan oleh adanya penyimpangan, telatnya datang makanan, korupsi, dan kekurangan nutrisi di dalam menu makanan.
"Ya, ini juga berkorelasi juga ya. Ternyata anggaran yang ditetapkan dalam satu porsi makanan dari hari ke hari ternyata berkurang dan akhirnya terakhir sekali adalah Rp 10.000," ungkap Fikri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar