Ilustrasi pemukiman kumuh di Palembang. (foto: istimewa)
Sebanyak 10.644 Kepala Keluarga (KK) di Palembang, Sumsel tercatat sebagai masyarakat miskin berdasarkan data pada September 2024 dari Dinas Sosial (Dinsos) Palembang. Kondisi membuat Palembang menjadi status kemiskinan ekstrem karena jumlah warga tersebut hanya menerima pendapatan harian di angka Rp10 ribu. Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang, Aprizal Hasyim menyebutkan mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah terletak di kawasan Seberang Ulu Palembang khususnya di Kertapati, kemudian sekitar Gandus. Sedangkan lokasi minim keluarga miskin berada di Kecamatan Ilir Timur (IT) 2 dengan persentase 10 persen dari jumlah KK keseluruhan yang tercatat di Dinsos. "Persentasenya rendah (warga miskin dk IT 2), tercatat sekitar 900 an KK," kata dia, Rabu 23 Oktober 2024. Dengan keadaan tersebut, Aprizal mengatakan Pemkot Palembang akan menindaklanjuti dengan mulai menjalin kerjasama antara lurah, camat, RT dan RW dalam pendataan dan deteksi penerimaan tepat sasaran bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). "Miskin ekstrem ini identik dengan mereka yang tidak punya pekerjaan, maka peran aktif dari RT RW untuk mengusulkan ke OPD terkait untuk melakukan pelatihan agar punya pekerjaan, seperti keterampilan menjahit, bengkel dan lainnya," kata dia. Aprizal menyampaikan, selain fokus menyoroti kemiskinan ekstrem di Palembang, pemerintah juga harus menangani kasus stunting atau anak kerdil di seluruh kecamatan dan kelurahan. Hal ini penting dijalankan karena memengaruhi tingkat kelahiran bayi dalam kondisi sehat. "Stunting perlu peran serta pemerintah, terutama RT RW, untuk melakukan pembinaan mulai dari ibu mengandung hingga masa pertumbuhan anak dan tiap OPD pemkot seharusnya membantu mengatasi," jelasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar