May 28th 2024, 10:51, by Rini Friastuti, kumparanNEWS
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Istana Wapres, Senin (27/5). Foto: Dok. BPMI Setwapres
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Istana Wakil Presiden, Senin (27/5) siang.
Dalam arahannya, Ma'ruf meminta agar permasalahan yang masih ditemui di Papua seperti manajemen ASN yang bertugas di daerah beserta penganggaran gajinya dapat segera diselesaikan.
"[Penugasan] ASN harus diselesaikan. Transisi yang menimbulkan dampak pada Provinsi Papua dan DOB harus kita carikan solusinya," kata Ma'ruf dalam arahannya, dikutip Selasa (28/5).
Ma'ruf juga mengungkapkan, Dana Otsus Papua yang sudah ditransfer ke daerah mencapai Rp 68 T.
"Kita harapkan bahwa Rp 68 triliun itu menjadi sesuatu yang nyata di Papua, artinya wujud yang itu nanti akan kita lihat," ujarnya.
Ia juga meminta agar persiapan infrastruktur sarana pemerintahan di daerah otonomi baru, yaitu di Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya dapat segera dipercepat.
"Hal-hal yang kita lihat semuanya bisa berjalan dengan baik dan juga penyediaan apa yang seperti kita silahkan, yaitu pembangunan, pendidikan, kesehatan kemudian juga transportasi baik yang sifatnya darat maupun laut itu sudah menjadi program," jelasnya.
Isu krusial yang juga dibahas adalah mengenai tunggakan beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) akibat perpindahan kewenangan dari provinsi ke kabupaten/kota. Saat ini, anak Papua penerima SUP sedang menempuh pendidikan di luar negeri.
"Termasuk juga persoalan beasiswa ini sudah kita selesaikan. Bahkan ada yang hal-hal kemarin masih ada di luar negeri, di Amerika itu juga sudah terselesaikan semuanya," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar