Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, mengkritik terkait adanya wacana kepala daerah dipilih melalui DPRD dan bukan lagi dipilih langsung oleh rakyat.
Usulan itu awalnya disampaikan oleh Ketum Golkar Bahlil Lahadalia. Kemudian, usulan tersebut disambut positif oleh Presiden Prabowo Subianto.
Iwan menilai meski bisa lebih efisien dalam anggaran, pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD sebagai sebuah kemunduran demokrasi karena menghilangkan hak partisipasi politik masyarakat.
"Bagi saya, Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan ke DPRD merupakan kemunduran demokrasi. Nilai demokrasi tertinggi itu adalah ketika rakyat dengan bebas menyalurkan pilihannya langsung untuk menentukan pemimpinnya," ujar Iwan saat dihubungi, Sabtu (14/12).
Ia menyebut, biaya politik yang tinggi tak bisa dijadikan alasan utama untuk mengubah sistem Pilkada di Indonesia. Meski begitu, ia tak menampik bahwa tingginya biaya politik diperlukan dalam kontestasi Pilkada di Indonesia. Namun, menurut dia, justru pelaksanaan sistem Pilkada saat ini saja yang harus dievaluasi dan terus diperbaiki.
"Yang bikin mahal itu, kan, money politic yang masih subur, bagi-bagi sembako. Para elite-nya masih menyuburkan stigma bahwa untuk menang harus bayar suara, borong partai, dan lain-lain. Akhirnya masyarakat juga terbawa-bawa," jelas dia.
"Tinggal yang begini diperbaiki. Dicari formula yang baik, efektif, dan efisien dalam pelaksanaan Pilkada langsung ini. Bukan malah mau dikembalikan ke DPRD," imbuhnya.
Lebih lanjut, Iwan pun menilai lebih banyak sisi negatifnya jika usulan tersebut diterapkan. Pertama, yakni kurang demokratis.
Ilustrasi KPU. Foto: Embong Salampessy/ANTARA
"Pemilihan oleh DPRD tidak melibatkan langsung suara rakyat. Keputusan hanya berada di tangan sebagian kecil perwakilan, bukan mayoritas pemilih," ucap dia.
Kemudian, adanya potensi korupsi yang tinggi di parlemen. Ia menilai, proses pemilihan di DPRD rentan terhadap praktik suap dan jual beli jabatan.
Iwan memaparkan bahwa partai politik bisa saja menunjuk calon yang bersedia membayar untuk mendapatkan dukungan atau berkemungkinan yang ditunjuk hanya orang dekat dan keluarga elite parpol.
Ketiga, kurangnya keterbukaan kepada publik saat pemilihan di DPRD. Sehingga, juga akan sulit diawasi oleh masyarakat. Bahkan, lanjut dia, kepala daerah yang dipilih juga berpotensi bekerja untuk kepentingan elite alih-alih kepentingan umum.
"Kepala daerah yang terpilih melalui DPRD bisa jadi akan cenderung lebih loyal kepada partai politik daripada kepada rakyat," tuturnya.
Terakhir, Iwan menilai sistem tersebut justru melanggengkan praktik oligarki dan meruntuhkan nilai-nilai demokrasi.
"Sistem ini cenderung memperkuat kekuasaan partai politik tertentu dan menghambat munculnya pemimpin baru dari luar partai," pungkasnya.
Adapun usulan tersebut mulanya digulirkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Ia menyebut Pilkada 2024 seperti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Hal tersebut berdasarkan kajian Golkar terkait pelaksanaan pemilu kepala daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Bahlil dalam acara perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Kamis (12/12). Dia menyebut perlu ada formulasi baru untuk merumuskan sistem politik ke depan.
"Ini Pilkada rasa Pilkades, Partai Golkar telah berpikir bahwa ke depan harus ada satu formulasi yang tepat untuk merumuskan sistem politik kita yang benar-benar baik untuk rakyat dan baik untuk negara untuk mewujudkan cita-cita reformasi kita," kata Bahlil.
Dalam acara yang sama, Prabowo pun menyambut usulan itu. Alasannya karena Prabowo menilai Pilkada ini terlalu membuang-buang anggaran sehingga tidak efisien.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPR/DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu milih gubernur, milih bupati," ujar Prabowo dalam pidatonya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar