Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di wilayah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.
Operasi itu dilakukan sejak Senin (30/9) yang diduga terkait dengan kasus korupsi di lingkungan DPRD Jatim.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, KPK melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, di antaranya di Desa Alas Kokon, Kecamatan Modung, Kecamatan Kokop, Kecamatan Konang, dan Kecamatan Kota Bangkalan.
Beberapa rumah yang turut digeledah KPK yakni:
Rumah mantan Anggota DPRD Jawa Timur berinisial M,
Rumah Anggota DPRD Bangkalan inisial NH,
Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kokop inisial MR, dan
Tenaga ahli Anggota DPR RI inisial TZ.
7 Mobil Disegel KPK
Pada Selasa sore (1/10), sebanyak tujuh unit mobil terparkir di halaman Polres Bangkalan dan dipasang garis polisi. Mobil-mobil itu diduga sitaan dari hasil penggeledahan KPK di rumah mantan anggota DPRD Bangkalan berinisial M.
Mobil-mobil yang disegel yakni:
Mitsubishi Pajero Dakar 2022 warna hitam nopol L 888 BY;
Toyota Innova Venturer 2022 warna putih nopol L 1281 GH;
Toyota HILUX 2017 warna oranye tanpa nopol di bagian belakang;
Honda CRV 2022 warna hitam nopol M 788 LS;
Toyota Alphard Tipe G 2018 warna hitam nopol L 988 MA;
Toyota Avanza Tipe G warna putih nopol L 1761 WV; dan
Minibus warna merah kombinasi putih nopol M 7006 HB.
Salah seorang anggota polisi mengaku tidak mengetahui tentang mobil-mobil tersebut.
"Kami tidak tahu, tiba-tiba sudah di situ (markas Polres Bangkalan). Itu di luar kewenangan kami," kata anggota polisi itu.
Kata Pj Bupati Bangkalan
Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan, Arief M. Edie mengatakan, KPK telah berada di Bangkalan sejak Jumat (27/9) lalu.
Arief menyampaikan bahwa kehadiran KPK di Bangkalan untuk mendampingi dan memonitor kinerja pemerintah daerah.
"Para KPK itu sedang berada di Kabupaten Bangkalan. Mereka keliling juga nanti ke Nganjuk, Kabupaten Malang, dan Kota Malang," kata Arief.
"Di Bangkalan ini mereka sedang mendampingi tentang Monitoring Center of Prevention (MCP) karena Bangkalan beberapa tahun ini menjadi pasiennya, jadi binaannya KPK untuk memperbaiki kinerja," tambahnya.
MCP itu, kata Arief, bertujuan untuk memberikan berbagai perlengkapan untuk memonitor kinerja aparat Pemda.
"MCP ini memberikan tools atau kelengkapan untuk memonitor kinerja aparat Pemda. Saat ini, nilai MCP Bangkalan sudah tembus angka 62. Insyaallah, kurang 28 lagi tembus 90. Makanya kita dikejar sampai Desember harus tembus 90," jelasnya.
Ditanya terkait penggeledahan yang dilakukan KPK di Bangkalan, Arief mengaku tidak tahu.
"Kalau info penggeledahan, saya belum tahu ya. Tapi bahwa ada orang KPK sejak Jumat yang lalu ada di Bangkalan, benar," ungkapnya.
Sebelumnya, Juru bicara KPK, Tessa Mahardika, mengatakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di wilayah Jawa Timur, sejak Selasa (1/10), terkait kasus dugaan korupsi pimpinan DPRD Jatim periode lalu.
"Betul ada penggeledahan di Provinsi Jatim. Untuk lengkapnya menunggu selesai kegiatan berlangsung dan akan dilakukan rilis secara resmi," kata Tessa, Rabu (2/10).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar