May 28th 2024, 10:25, by Angga Sukmawijaya, kumparanBISNIS
Presiden Jokowi berpidato dalam Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah, Istana Negara, 22 Mei 2024 Foto: YouTube/Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi hari ini dijadwalkan menerima Secretary General Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) Mathias Cormann. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengungkapkan, pertemuan akan digelar di Istana Kepresidenan Bogor.
"Hari ini, Presiden Jokowi memang diagendakan untuk menerima Mr. Mathias Cormann, Secretary General OECD di Istana Kepresidenan Bogor," kata Ari kepada wartawan, Selasa (28/5).
Sebelumnya, Jokowi menggelar rapat dengan sejumlah menteri membahas aksesi keanggotaan Indonesia di Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memang mengungkapkan Sekjen Cormann akan menemui Jokowi di akhir Mei 2024.
"Sekretaris Jenderal Cormann akan berkunjung ke Indonesia pada akhir bulan ini, akan mengadakan pertemuan dengan Presiden. Dia akan direncanakan datang pada 28-29 [Mei]," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/6).
Presiden Joko Widodo (kiri) menyambut kedatangan Sekjen Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann (kanan) di lokasi penanaman pohon mangrove di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai pada hari kedua KTT G20. Foto: Aditya Pradana Putra/Antara Foto
Indonesia saat ini tengah dalam proses menjadi anggota OECD. Pemerintah menargetkan Indonesia dapat masuk menjadi anggota dalam jangka waktu 3-4 tahun.
"Ini makan waktu 3 sampai 4 tahun. Tidak ada satu negara yang satu tahun diterima. Yang lain contoh seperti di CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership), Inggris butuh waktu lebih lama dari dua tahun," ujar Airlangga.
Proses yang akan dihadapi Indonesia saat ini adalah membuat memorandum. Memorandum itu akan terdiri dari dokumen yang mencakup seluruh Steering Commitee OECD, mulai dari keuangan, ekonomi, persaingan sehat, consumer policy, digital economy hingga technologu policy.
"Untuk itu kami harapkan Presiden kita akan bentuk PMO (Project Management Office) di bawah Kantor Kemenko. Itu akan ada beberapa kementerian untuk kawal proses aksesi Indonesia untuk menjadi negara bagian dari OECD," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar