Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH. M. Cholil Nafis. Foto: Dok. Istimewa
Menjelang pesta demokrasi 2024, aktivitas politik mulai marak di berbagai lini. Tak terkecuali kampanye terselubung yang menyasar kalangan dai dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) sebagai pegiat dakwah di lingkup terkecil masyarakat.
Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH. M. Cholil Nafis mengatakan, hiruk pikuk suasana politik memang tidak bisa dihindari. Sehingga seluruh lapisan masyarakat mesti mawas dengan potensi pertikaian dan konflik yang menjadikan agama sebagai senjata.
"Masjid harus jadi tempat edukasi, bukan wahana kampanye," kata Cholil Nafis dalam keterangannya.
Hal tersebut disampaikan Cholil dalam kegiatan Silaturahmi dan Halaqah Dakwah, Sabtu (28/5/).
Acara tersebut digelar oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Syiar Islam (LPPSI) Universitas Pasundan menggandeng Komisi Dakwah MUI Pusat dan MUI Kota Bandung untuk mengedukasi MUI dan DKM di tingkat kecamatan terkait urgensi dalam menjaga ukhuwah di tahun politik.
"Forum ini diharapkan dapat mencerahkan dai dan DKM untuk berpolitik dengan bijak, tidak terlibat money politic, dan memilih pemimpin yang baik sesuai kriteria masing-masing. Pemilu itu ajang untuk memilih pemimpin bukan ajang memperbanyak musuh," kata dia.
Cholil mengatakan, pesta demokrasi seyogyanya menjadi area untuk membangun keharmonisan umat. Kendati terjadi dinamika, tetapi tidak sampai mencaci maki atau merendahkan satu sama lain.
"Kita sudah mengeluarkan fatwa tentang kewajiban menggunakan hak pilih. Masyarakat tidak boleh golput dan menentukan pilihan sesuai keinginan pribadi, bukan karena ada anjuran dari kelompok atau individu tertentu," ujarnya.
Silaturahmi dan Halaqah Dakwah yang diikuti kurang lebih 120 orang. Turut hadir pembicara lain yakni Rektor Unpas Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom., IPU., Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH. M. Cholil Nafis, Ketua MUI Kota Bandung Prof. KH. Miftah Faridl.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar