Jan 20th 2025, 11:05, by Tiara Hasna R, kumparanNEWS
Meja kosong kepala negara Myanmar pada pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN , di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Rabu (10/5/2023). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO
Para menteri luar negeri ASEAN menegaskan larangan bagi jenderal penguasa Myanmar untuk menghadiri pertemuan puncak ASEAN. Selain itu juga sepakat membatasi Myanmar menghadiri pertemuan non-political level.
Sikap itu diumumkan dalam pertemuan di Langkawi, Malaysia, pada Senin (20/1). Myanmar diizinkan berpartisipasi ada kemajuan dalam penyelesaian krisis pasca-kudeta 2021.
Keputusan ini masih sejalan dengan kebijakan ASEAN sejak 6 Agustus 2022. Saat itu mereka sepakat melarang junta menghadiri pertemuan ASEAN sampai ada kemajuan dalam implementasi Five-Point Consensus—rencana damai yang disepakati 15 bulan setelah kudeta.
Saat itu, Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn menegaskan para jenderal penguasa Myanmar "harus bertindak dengan cara yang menunjukkan kemajuan, barulah ASEAN akan merespons".
Kini, hampir dua tahun berlalu, namun junta tetap gagal memenuhi komitmennya.
Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan. Foto: Tang Chhin Sothy/AFP
Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan, yang kini memimpin ASEAN, menegaskan fokus Myanmar seharusnya bukan pemilu, melainkan penghentian konflik.
"Kami memberi tahu mereka bahwa pemilu bukanlah prioritas. Yang utama sekarang adalah gencatan senjata," ujar Mohamad Hasan dalam konferensi pers, Minggu (19/1), seperti diberitakan Reuters.
Kudeta 2021 telah mendorong Myanmar ke dalam kekacauan. Perlawanan bersenjata meluas, ekonomi hancur, dan lebih dari 20 juta orang kini membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Meski berada di situasi kritis, junta tetap berencana menggelar pemilu tahun ini, yang banyak dikritik sebagai upaya mempertahankan kekuasaan melalui proksi.
Untuk menekan junta, ASEAN menunjuk mantan diplomat Malaysia, Othman Hashim, sebagai utusan khusus untuk krisis Myanmar. Ia ditugaskan membangun dialog dengan berbagai pihak di Myanmar demi mendorong solusi damai.
"Kami ingin Myanmar mematuhi Konsensus Lima Poin, menghentikan permusuhan, dan berdialog. Itu sangat sederhana," tegas Mohamad Hasan.
Konflik Laut China Selatan
Sebuah kapal Penjaga Pantai China terlihat di Second Thomas Shoal yang disengketakan, bagian dari Kepulauan Spratly, di Laut Cina Selatan. Foto: Erik De Castro/REUTERS
Selain krisis Myanmar, ASEAN juga menghadapi meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan.
Konfrontasi antara China dan anggota ASEAN, khususnya Filipina, semakin tajam. Kapal-kapal China kerap beroperasi di zona ekonomi eksklusif negara-negara ASEAN, memicu protes dari Vietnam dan Malaysia.
China mengeklaim sebagian besar Laut China Selatan sebagai wilayahnya, meskipun pengadilan internasional telah menolak klaim tersebut.
Kemudian, ASEAN dan China telah berjanji untuk menyusun Code of Conduct (CoC) demi mencegah eskalasi konflik. Namun, negosiasi berjalan lambat.
Mohamad Hasan pun menekan untuk mempercepat pembahasan kode etik tersebut.
"Kami menyoroti perlunya mempertahankan momentum untuk mempercepat Code of Conduct," katanya.
Menteri Luar Negeri Filipina bahkan mendorong ASEAN untuk segera merundingkan poin-poin kritis dalam CoC, termasuk apakah aturan itu akan bersifat mengikat secara hukum dan bagaimana dampaknya terhadap negara-negara non-ASEAN.
Indonesia: ASEAN Harus Perkuat Perannya
Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan pemaparan saat Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, (10/1/2025). Foto: Muhammad Ramdan/ANTARA FOTO
Menlu RI Sugiono turut menghadiri pertemuan ASEAN di Langkawi.
Terkait Myanmar, ia menegaskan bahwa ASEAN harus mengintensifkan upayanya dalam membantu Myanmar menyelesaikan krisisnya. Sugiono juga menyampaikan dukungan penuh kepada Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk mendorong implementasi Five Point-Consensus.
Dalam kesempatan itu, ia pun menegaskan pentingnya ASEAN memperkuat perannya dalam menghadapi berbagai tantangan global dan regional.
"Indonesia mendukung penuh ASEAN Community Vision 2045 yang akan disahkan dalam kepemimpinan Malaysia. Ini sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan inklusif dan berkelanjutan," ujar Sugiono.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar