Prabowo Subianto saat menghadiri kegiatan Rakerda APDESI Jabar, di GOR C-Tra Arena, Kota Bandung, pada Kamis (23/11/2023). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan
Sekelompok masyarakat pemantau Pemilu di Kota Bandung bernama Meswara mendesak Bawaslu Jabar untuk bersikap atas kehadiran para kepala desa dalam kegiatan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jabar yang dihadiri Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.
Koordinator Perkumpulan Meswara, Solihin, menyebut kehadiran kepala desa dalam kegiatan tersebut bakal menguntungkan Prabowo. Sebab, Prabowo dinilai disediakan panggung untuk mempromosikan dirinya selaku capres.
"Bawaslu jangan diam saja. Kehadiran Kades di sana itu menguntungkan Prabowo sebagai capres," kata dia ketika dikonfirmasi pada Sabtu (25/11).
Dalam Pasal 490 UU Pemilu, menurut Solihin, terdapat larangan bagi kepala desa dan perangkatnya membuat keputusan yang menguntungkan peserta Pemilu. Atas dasar aturan itu, dia menilai kehadiran kepala desa menguntungkan Prabowo.
Selain itu, adapula Pasal 280 ayat 2 Undang-undang Pemilu. Ada 11 pihak yang dilarang kampanye termasuk kepala desa, perangkat desa, hingga anggota BPD. Para pihak itu dilarang mengampanyekan salah satu calon. Seharusnya, ketika tahu Prabowo bakal datang, para kepala desa tersebut dinilai tak datang ke kegiatan itu.
"Jadi, ketika Kades sengaja datang ke acara Rakerda dan tahu ada Prabowo, mens rea dan actus reus untuk tidak netral sudah ada," ucap dia.
"Harusnya, ketika kades di sana tahu ada Prabowo dan sadar jabatan Kades harus netral, mereka tidak datang ke acara tersebut. Cuma memang tidak bisa ditindak karena belum masa kampanye," lanjut dia.
Respons Bawaslu
Prabowo Subianto saat menghadiri kegiatan Rakerda APDESI Jabar, di GOR C-Tra Arena, Kota Bandung, pada Kamis (23/11/2023). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan
Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Badan Pengawas Pemilu Jabar, Muamarullah, menyebut Bawaslu Kota Bandung sudah membuat Laporan Hasil Pengawasan (LHP) atas kegiatan itu.
Kini, menurut Muamarullah, LHP itu masih dikaji oleh Bawaslu Kota Bandung untuk dipastikan ada atau tidak pelanggaran yang dilakukan. Menurut dia, kajian soal ada atau tidaknya pelanggaran perlu dilakukan meski Prabowo datang ke kegiatan itu sebagai Menteri Pertahanan.
"Di acara itu kan yang diundang Pak Prabowo Subianto, nah Pak Prabowo ya kan sudah menjadi calon presiden, dan sudah mendapat nomor urut, nah terhadap aktivitas diturunkan teman-teman untuk melakukan pengawasan dan kami sedang menunggu itu," kata dia.
Apa pun nanti keputusannya, Muamarullah mewanti pada kepala desa agar berhati-hati dengan menaati batasan hukum yang telah ditetapkan Undang-Undang. Para kepala desa diimbau tak mendukung salah satu calon.
"Kepala desa itu kan salah satu profesi atau jabatan yang melekat kepadanya larangan tertentu termasuk terlihat aktif di dalam partai politik, terlibat aktif di dalam dukung mendukung pasangan calon, itu kan sesuatu yang dilarang oleh kepala desa. Jadi, bukan personnya tapi jabatannya," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, di hadapan sekitar 5.000 kepala desa, Prabowo mengatakan bahwa dirinya hadir dan menyampaikan pidato sebagai Menteri Pertahanan. Ia menegaskan, tidak meminta dukungan apa pun dari siapa pun terkait kapasitasnya sebagai capres.
"Saya harus hati-hati karena tidak boleh kampanye. Karena saya selain Menhan saya sudah resmi menjadi capres," kata Prabowo.
"Tolong kalau ada wartawan, ada Bawaslu ya, saya tegas di sini, saya tidak minta dukungan dari saudara-saudara di sini," lanjut Prabowo.
Ia pun berterima kasih atas sambutan meriah dari ribuan kepala desa yang sudah hadir tersebut. Prabowo mengaku merasakan getaran hati dan semangat mereka, yang selaras dengannya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar