Jun 17th 2023, 12:53, by Dina Mariana, Hi Pontianak
Perundingan Bipartit antara karyawan dan PT KKJ yang difasilitasi Disperindagnaker Mempawah. Foto: Dok. Istimewa
Hi!Mempawah - Perundingan Bipartit penyelesaian konflik antara karyawan bulanan PT Kalimantan Kelapa Jaya (KKJ) dengan pihak perusahaan dilaksanakan, Jumat, 16 Juni 2023.
Perundingan Bipartit dilaksanakan atas permintaan PT KKJ melalui kuasa hukumnya dan difasilitasi langsung oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja (Disperindagnaker) Kabupaten Mempawah.
Dari perundingan tersebut belum ada kesepakatan antara karyawan bulanan PT KKJ dengan pihak perusahaan. Para karyawan tetap menolak di-PHK dan meminta pihak perusahaan melakukan pembayaran sisa upah lembur.
"Kami menolak di-PHK karena manajemen belum melunasi hak normatif karyawan terkait kekurangan pembayaran upah lembur. Menurut hemat kami, manajemen melakukan PHK untuk menghindari tuntutan karyawan bulanan terkait pembayaran sisa hak upah lembur," ungkap perwakilan karyawan, Zakaria, kepada Hi!Pontianak, Sabtu, 17 Juni 2023.
Zakaria dan karyawan bulan lainnya juga meminta manajemen PT KKJ untuk menunggu surat keputusan dan rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat diterbitkan. Kemudian setelah perusahaan melunasi sisa hak pembayaran upah lembur, baru dilaksanakan kembali pembahasan terkait PHK.
"Jika manajemen tetap melaksanakan dan tidak mengindahkan tuntunan karyawan, maka kami akan menutup akses keluar masuk perusahaan menggunakan pagar dan kawat berduri. Kemudian menyita dan menyegel aset bergerak dan tidak bergerak perusahaan," tegas Zakaria.
"Jika manajemen menilai apa yang akan kami lakukan melanggar hukum, maka manajemen PT KKJ Juga telah melanggar hukum terkait hak normatif karyawan yang tidak dibayarkan selama ini sesuai PP nomor 35 tahun 2021 terkait Jam kerja Karyawan," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar