Jun 10th 2023, 19:02, by Angga Sukmawijaya, kumparanBISNIS
Sejumlah truk pengangkut Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit mengantre untuk pembongkaran di salah satu pabrik minyak kelapa sawit milik PT.Karya Tanah Subur (KTS) Desa Padang Sikabu, Kaway XVI, Aceh Barat, Aceh, Selasa (17/5/2022). Foto: Syifa Yulinnas/ANTARA FOTO
Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) terbesar di dunia. Meski demikian, harga CPO dunia ditentukan berdasarkan acuan Bursa komoditas Rotterdam, Belanda.
Mengutip data Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), total produksi CPO dunia tahun 2022 sebesar 77,22 ton. Produksi Indonesia mendominasi yakni 45,5 ton, kemudian posisi kedua Malaysia dengan produksi 18,8 ton, dan ketiga Thailand sebesar 3,26 ton.
Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi, membeberkan alasan kenapa Indonesia tidak bisa menetapkan harga CPO internasional karena tidak memiliki bursa komoditas.
"Indonesia adalah salah satu negara penghasil CPO dunia, Indonesia hanya ekspor produksi tidak punya bursa. Bagaimana Indonesia bisa dijadikan acuan harga kalau tidak ada bursa," jelasnya kepada kumparan, Sabtu (10/6).
Selain bursa Rotterdam, Ibrahim mengatakan Asia juga sudah memiliki bursa perdagangan CPO, yakni melalui bursa derivatif Malaysia. Dengan demikian, akan sulit Indonesia jika mengembangkan bursa CPO yang baru.
"Artinya dua bursa saja sudah cukup. Kalau seandainya Indonesia membentuk juga bursa CPO apakah ini akan diterima? Ya tidak mudah, membangun satu bursa pasar fisik apalagi CPO yang sekarang sudah ada di Malaysia dan Rotterdam," tutur dia.
Ibrahim menuturkan, pembentukan harga CPO di Malaysia saja membutuhkan waktu 10-15 tahun. Sementara itu, implementasi Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) juga tidak berjalan efektif.
"Kalau ingin membangun sebuah bursa pasar fisik CPO itu tidak instan, memerlukan waktu yang tidak sebentar. Perlu waktu cukup lama kemudian biaya pun harus besar," kata Ibrahim.
"Indonesia sangat berat sekali dijadikan acuan harga, kalau secara politis Indonesia memang gampang, namanya juga pemerintah. Tapi menurut saya sangat sulit sekali di Indonesia yang negara penghasil CPO terbesar dijadikan acuan harga," imbuhnya.
Pekerja mengangkut buah kelapa sawit di kawasan PT Perkebunan Nusantara II, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (2/6/2023). Foto: ANTARA FOTO/Yudi
Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menjelaskan Bursa Rotterdam adalah bursa komoditas yang tidak hanya memperdagangkan CPO, namun minyak nabati lainnya.
"Harga minyak sawit tidak dapat berdiri sendiri tetapi juga ada pengaruh dari harga minyak nabati lainnya. Bursa Rotterdam sudah lama berdiri dan yang diperdagangkan juga fisik, sedangkan bursa Malaysia yang diperdagangkan adalah kertas," ujarnya.
Eddy menambahkan, sebagai negara produsen CPO terbesar, Indonesia juga memiliki acuan harga CPO lokal melalui PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) yang juga memperdagangkan fisik.
Masalahnya, kata dia, perdagangan hanya melibatkan produksi PTPN (Persero). Sementara perdagangan CPO di Indonesia berasal dari Aceh sampai Papua, sehingga akan memperhitungkan kondisi pelabuhan dan biaya transportasi.
"Pelabuhan besar ekspor di Indonesia juga masih terbatas, sehingga infrastruktur ini harus disiapkan dengan baik apabila akan menjadi acuan harga," pungkas Eddy.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar