Jun 19th 2023, 18:48, by Nicha Muslimawati, kumparanBISNIS
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Azwar Anas memastikan pendaftaran calon aparatur sipil negara (CASN) tahun ini tidak akan ditunda. Menurutnya, situasi politik jelang Pemilu tak akan mempengaruhi pendaftaran CPNS.
Anas mengatakan, pihaknya telah menyurati setiap kementerian untuk formasi yang dibutuhkan. Sehingga, formasi dapat diumumkan setelah seluruh kementerian/lembaga telah mengumpulkan posisi yang akan dibuka dalam CPNS 2023.
"Enggak (ditunda). Oh enggak (Pemilu), bukan ini kalau namanya tidak masuk, belakangan akan ganggu yang lain kan, makanya kita surati lagi supaya mereka segera mengusulkan," kata Anas saat ditemui di kompleks DPR RI, Senin (19/6).
Sebelumnya, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, pendaftaran calon aparatur sipil negara (CASN), baik itu untuk PNS maupun PPPK, berisiko batal dibuka tahun ini jika formasi belum kunjung ditentukan pada Juli 2023.
Bima juga menyebut bahwa seleksi CPNS akan sulit dilakukan ketika Pemilu berlangsung. Sebab hal ini akan menimbulkan risiko keamanan.
Sementara itu, saat ini formasi yang sudah ditetapkan baru guru dan sektor kesehatan. Sementara untuk formasi PPPK teknis, pihaknya masih simulasi untuk optimalisasi.
Pemerintah bakal membuka lowongan untuk kebutuhan PNS pusat dan daerah sejumlah 1,030 juta, terdiri dari CPNS dan PPPK. Formasi ini masih proses difinalisasi sejalan dengan proses validasi yang saat ini dilakukan terhadap usulan instansi pusat dan daerah.
Anas menyebut pihaknya telah mengantongi 1,03 juta formasi. Ia mengatakan telah mengusulkan anggaran kepada Menteri Keuangan terkait formasi yang disiapkan.
"Hari ini saya akan menandatangani surat usulan kepada Menteri Keuangan. Surat usulan berdasarkan yang dikirim daerah, kurang lebih 1.030.000 orang formasi," kata Anas di Kementerian Keuangan, Rabu (17/5).
Anas menjelaskan, pihaknya tengah mencari jalan keluar untuk tenaga honorer kategori 1 (THK 1) hingga peserta yang sudah mengikuti seleksi PPPK untuk jabatan fungsional.
"Kita sedang diskusi insentif di samping kita menyelesaikan PR yang kemarin itu, yang TKH II dan P1," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar