Jun 27th 2024, 09:19, by Sri Harjanto Adi Pamungkas, Sri Harjanto Adi Pamungkas
Sumber: Gambar oleh Nick Agus Arya di Unsplash
Beberapa bulan terakhir terdapat gejolak terkait dengan biaya pendidikan tinggi di Indonesia. Latar belakangnya adalah terkait dengan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Kenaikan biaya UKT ini bertumpu pada Permendikbud No. 2 Tahun 2024. Awalnya kebijakan ini dimaksudkan agar pihak kampus lebih merdeka dalam mengaransemen bagaimana caranya menaikkan pendapatan dari mahasiswa (Subkhan, 2024).
Kenaikan UKT ini terjadi untuk UKT kategori 3 ke atas. Sementara itu, untuk UKT kategori 1 dan 2 memang diatur untuk tetap pada angka Rp500 ribu dan Rp1 juta. Kenaikan untuk UKT kategori 3 ke atas bervariasi bergantung pada program studi dan universitas. Secara umum, program studi dalam rumpun ilmu medika (kedokteran) dan teknik mengalami kenaikan paling tinggi. Kenaikan UKT ini yang juga disertai dengan pemberlakuan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dirasa memberatkan dan mengurangi aspek keterjangkauan serta inklusivitas pendidikan tinggi di Indonesia.
Di tengah berbagai dinamika terkait kenaikan biaya pendidikan tinggi ini muncul sebuah diskursus mengenai pendidikan gratis di negara Skandinavia (Denmark, Swedia dan Norwegia). Negara di Skandinavia yang menawarkan pendidikan tinggi bebas biaya atau setidaknya berbiaya sangat murah dijadikan sebagai pembanding atas kenaikan biaya pendidikan tinggi di Indonesia.
Di Skandinavia, pendidikan tinggi ditempatkan sebagai barang publik dan secara prinsip bebas biaya (Wiborg, 2015). Negara-negara Skandinavia merupakan negara dengan anggaran publik terbesar untuk bidang pendidikan (Nielsen, dan Andreasen, 2015). Namun demikian, melakukan komparasi tanpa mencoba memahami secara mendalam konteks yang ada dapat mengantar pada kesimpulan yang keliru. Oleh karena itu, penting untuk melihat konteks dibalik keberhasilan negara Skandinavia membangun tata kelola pendidikan tinggi berbiaya murah.
Dibalik pendidikan tinggi berbiaya murah di Skandinavia terdapat sebuah faktor pendukung penting yaitu kebijakan perpajakan bertarif tinggi. Rasio pajak terhadap PDB dan tingkat pajak pendapatan di Skandinavia adalah yang tertinggi di dunia (Kleven, 2014). Tingkat pajak marginal tertinggi di Skandinavia dapat mencapai 60-70%.
Pajak yang tinggi ini memungkinkan negara Skandinavia untuk membangun Negara Kesejahteraan Universal dan Sistem Pendidikan Komprehensif (Wiborg, 2013). Pendapatan pajak yang tinggi memungkinkan Denmark, Swedia dan Norwegia untuk memberikan anggaran pendidikan rata-rata melebihi 1,5% dari PDB (Nielsen, dan Lars, 2015).
Satu hal yang dapat disimpulkan dari keberhasilan Skandinavia membangun sistem pendidikan berbiaya murah adalah keberhasilan membangun tata kelola pajak yang dapat membiayai pembiayaan anggaran pendidikan. Perpajakan memang merupakan komponen vital bagi sebuah negara yang mana tanpa pendapatan pajak yang tinggi sebuah negara tidak akan mampu membiayai bahkan layanan sosial dan infrastruktur dasar (Bunescu, 2015). Tabel di bawah ini merangkum berbagai aspek penting komparasi perpajakan antara Indonesia dan negara-negara Skandinavia:
Tabel 1 Komparasi Aspek Perpajakan Indonesia dan Skandinavia
Sumber : Indonesia (Komite Pengawas Perpajakan), Skandinavia (Weigel dan Bunn, 2024), dan Peringkat Kemudahan Pembayaran Pajak (PwC, 2024)
Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa hal yang dapat direfleksikan mengenai situasi perpajakan di Indonesia dan negara-negara Skandinavia. Rasio pajak di Indonesia jauh lebih rendah daripada di negara Skandinavia. Hal ini membuat kapasitas fiskal untuk mewujudkan pendidikan tinggi berbiaya rendah di Indonesia juga jauh lebih rendah. Kemudian, struktur komposisi pendapatan pajak di Indonesia dan Skandinavia sebenarnya relatif sama dengan didominasi pendapatan dari pajak penghasilan.
Sementara itu, peringkat kemudahan pembayaran pajak di Skandinavia jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Hal-hal ini menunjukkan bahwa perbedaan signifikan tax ratio dan tata kelola terkait kemudahan pembayaran pajak menjadi faktor penentu dibalik perbedaan kapasitas pembiayaan anggaran pendidikan di Skandinavia dan Indonesia.
Analisis komparatif yang dilakukan pada paragraf sebelumnya menunjukkan bahwa perpajakan merupakan faktor penting dibalik keberhasilan negara Skandinavia membangun sistem pendidikan berbiaya rendah. Pendapatan pajak yang tinggi meningkatkan kapasitas fiskal untuk membiayai anggaran pendidikan. Penganggaran yang besar mendorong keterjangkauan biaya pendidikan tinggi.
Keterjangkauan biaya mendorong akses yang lebih inklusif bagi warga negara untuk mengenyam pendidikan. Hal yang kemudian dapat mendorong peningkatan partisipasi pendidikan tinggi. Selain itu, kapasitas penganggaran yang besar juga dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan infrastruktur yang memadai. Jumlah anggaran pendidikan menentukan kualitas dan inklusivitas akses pendidikan suatu negara (Hauptman, 2007)
Oleh karena itu, terdapat agenda strategis bersama dalam tata kelola perpajakan di Indonesia guna mewujudkan sistem pendidikan berbiaya rendah. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan literasi perpajakan warga negara dan meningkatkan kemudahan pembayaran pajak. Kedua, warga negara perlu untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Ketiga, diperlukan kolaborasi aktif antara pemerintah dan warga negara untuk memprioritaskan pendidikan tinggi sebagai kebutuhan mendasar pengembangan SDM nasional.
Apabila ketiga agenda strategis ini dapat dilakukan maka pendidikan tinggi berbiaya rendah bahkan gratis dapat diwujudkan. Hal ini dapat menjadi pendorong terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang berbasis pada SDM nasional berkualitas tinggi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar