Rangkuman fakta-fakta hilirisasi nikel yang disebut untungkan China menjadi berita paling banyak dibaca pada Minggu (13/8). Selain itu juga ada kabar tentang PLN yang membuka kemitraan pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) seharga Rp 400 juta. Berikut berita populer di kumparanBisnis.
Fakta Hilirisasi Nikel Disebut Untungkan China
Ekonom Senior Indef Faisal Basri menyebut hilirisasi nikel yang dilakukan di Indonesia hanya mengubah bijih nikel menjadi Nickel Pig Iron (NPI) atau feronikel di mana 99 persennya diekspor ke China.
"Jadi hilirisasi di Indonesia nyata-nyata mendukung industrialisasi di China," tegas Faisal.
Faisal menilai produk turunan nikel masih bisa diolah lebih mutakhir lagi, karena saat ini Indonesia hanya merasakan 10 persen dari nilai tambah, sementara 90 persennya dirasakan China.
Pernyataan Faisal Basri itu dibantah Presiden Jokowi. Dia menyebut ada Rp 510 triliun nilai tambah yang didapat negara. Realisasi nilai tambah hilirisasi nikel menjadi Rp 510 triliun dibandingkan pajak ekspor bahan mentah yang mencapai Rp 17 triliun per tahun.
Jokowi menyebut negara tidak hanya meraup pendapatan dari pajak, tetapi juga mendapat penerimaan dari PPN, PPh Badan, PPh Karyawan, royalti, dan bea keluar.
"Bayangkan saja, negara itu hanya mengambil pajak. Mengambil pajak dari Rp 17 triliun sama ambil pajak dari Rp 500 triliun gedean mana?" ungkap Jokowi.
Faisal Basri kemudian menyangkal data Jokowi, menyebut bahwa angka-angka yang disampaikan Presiden tidak jelas sumber dan hitung-hitungannya.
Faisal menjelaskan, jika berdasarkan data 2014, nilai ekspor bijih nikel (kode HS 2604) hanya Rp 1 triliun. Ini didapat dari ekspor senilai USD 85,913 juta dikalikan rerata nilai tukar rupiah pada tahun yang sama yaitu Rp 11,865 per dolar AS.
"Lalu, dari mana angka Rp 510 triliun? Berdasarkan data 2022, nilai ekspor besi dan baja (kode HS 72) yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi adalah USD 27,8 miliar. Berdasarkan rerata nilai tukar rupiah tahun 2022 sebesar 14.876 per dolar AS, nilai ekspor besi dan baja (kode HS 72) setara dengan Rp 413,9 triliun," ungkapnya.
Juru Bicara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Yustinus Prastowo, tak ketinggalan membantah pernyataan Faisal Basri. Dia menyebut penerimaan negara dari pajak perusahaan smelter melesat 11 persen karena hilirisasi nikel.
Pendapatan negara dari pajak perusahaan smelter hanya Rp 1,65 triliun di tahun 2016. Namun di tahun 2022, pendapatan negara melonjak menjadi RP 17,96 triliun.
Prastowo menambahkan, jika dilihat lebih luas dari keseluruhan industri smelter, besi dan baja, pendapatan negara juga meningkat cukup signifikan, dari Rp 7,9 triliun di tahun 2016, menjadi Rp 37,3 triliun alias naik hampir 5 kali lipat.
Investasi SPKLU Rp 400 Juta
Presiden Jokowi dan Dirut PLN Darmawan Prasodjo meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Ultra-Fast Charging. Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
PLN memiliki mekanisme terkait kemitraan pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Untuk SPKLU fast charging, bagi pengusaha yang berminat perlu menyiapkan modal Rp 400 juta.
Menurut Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UID Jakarta Raya, Inu Suprianto, calon mitra tinggal menyetorkan sejumlah dana, nanti dikelola oleh PLN sampai dengan jadi charger-nya, nanti ada mekanisme sharing.
"Untuk kemitraan ini sebetulnya ada paket-paket yang lagi disusun, akan diperbarui. Tapi yang sudah berjalan, mereka bisa mengeluarkan sekitar Rp 400 jutaan, itu sudah bisa berpaket bermitra dengan PLN," kata dia saat ditemui di Kantor PLN Gambir, Jakarta, Minggu (13/8).
Sementara untuk tarif yang dipatok, mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 182.K/TL.04/MEM.S/2023 tentang Biaya Layanan Pengisian Listrik pada Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum.
Beleid itu mengatur, biaya layanan pengisian listrik yang dikenakan pada pemilik kendaraan listrik di SPKLU fast charging maksimal sebesar Rp 25.000, belum termasuk PPn untuk sekali pengisian. Sementara untuk SPKLU ultrafast charging biayanya maksimal Rp 57.000 tidak termasuk PPn.
"SPKLU yang ada ultrafast charging itu memang ada service charge yang diatur oleh pemerintah, pada dasarnya PLN mengikuti apa yang jadi ketentuan pemerintah," pungkas dia.
Adapun untuk SPKLU dengan fasilitas ultafast charging diperlukan modal yang lebih besar dari Rp 400 juta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar