Lampung Geh, Bandar Lampung - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta kepada bupati/wali kota di Lampung untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperbaiki jalan yang rusak di Lampung.
Arinal mengatakan, secara konsepsional dirinya mengusulkan bahwa jalan rusak di Lampung akan dikerjakan secara bersama-sama baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
"Atas kunjungan presiden kemarin kita menerima usulan-usulan yang sudah kita sampaikan bahwa perbaikan jalan ini kan ada 14 ruas yang menjadi prioritas, secara konsepsional saya mengusulkan bahwa jalan ini akan dikerjakan secara bersama baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten," kata Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.
Arinal menjelaskan, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan para bupati/wali kota terkait penanganan jalan yang rusak di Lampung.
"Saya juga ingin membangun komunikasi dengan kabupaten/kota yang menjadi prioritas provinsi akan berkolaborasi secara bersama-sama dengan kabupaten apalagi jalan kabupaten yang menumbuhkan ekonomi," jelasnya.
"Ini sedang dipelajari dan dibahas oleh masing kepala daerah dan stakeholder, Lampung memang menjadi salah satu perhatian karena salah satu persinggahan antar daerah provinsi lainnya," imbuhnya.
Dia juga menyatakan, jika alokasi anggaran dana bagi hasil (DBH) ke pemerintah daerah bisa dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan.
"Jadi mari kita kerjakan sama-sama, baik itu jalan provinsi, jalan kabupaten. Dana APBD provinsi juga boleh memperbaiki jalan kabupaten yang bisa menumbuhkan ekonomi dan konektivitas. Jadi kita harus bantu supaya fungsi ekonomi bisa jalan," tuturnya.
Di sisi lain, ia juga mengungkapkan akan memperhatikan terkait kendaraan yang melintas melebihi muatan tonase, yang dinilainya menjadi salah satu penyebab jalan rusak di Lampung.
"Saya juga ingin ke depan itu agar kedisiplinan kita menjalankan pengawasan terhadap angkutan transportasi, tonase muatannya harus disesuaikan dengan kemampuan jalan," ungkapnya.
Menurut Arinal, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan stakeholder lainnya untuk pengawasan kendaraan yang melebihi muatan tonase.
"Ini yang akan saya usulkan ke kepolisian dan pihak lain agar para transportir tidak sewenang-wenang, semau-mau. Kalau kemampuanya terbatas tidak boleh overload, makanya itu nanti akan kita tertibkan supaya tidak terjadi lagi," tandas dia. (Lih/Put)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar