Penerimaan kartu prakerja cukup diminati selama tiga tahun terakhir. Sejak 2020 hingga 2022, total penerima kartu prakerja mencapai 16,4 juta dari 46 juta pendaftar yang terverifikasi.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Prakerja, Denni Puspa Purbasari, meminta calon penerima kartu prakerja untuk bersabar. Ia mengatakan bahwa anggaran pemerintah sangat terbatas untuk pelaksanaan prakerja.
"Uang pemerintah terbatas, yang mendaftar lebih banyak dari kemampuan pemerintah untuk mendanai. pendaftar ini dari seluruh kabupaten kota se-Indonesia," kata Denni saat acara 3 Tahun Prakerja: Gebrakan Inovasi Pelayanan Publik, Jakarta, Rabu (15/3).
Ia mengungkapkan total anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk program Kartu Prakerja sejak 2020 hingga 2022 mencapai Rp 59 triliun. Denni menjelaskan, anggaran yang dicairkan untuk intensif penerima kartu prakerja sebesar Rp 58,22 triliun.
Direktur Eksekutif PMO Prakerja Denni Puspa Purbasari di Kemenko Bidang Perekonomian, Kamis (16/6/2022). Foto: Muhammad Darisman/kumparan
Sedangkan, dana yang terserap untuk operasional PMO Prakerja sebesar Rp 353 miliar atau sekitar 0,59 persen. Dana operasional meliputi gaji, sewa gedung, hingga operasional kendaraan.
Ia memastikan tidak ada tindak korupsi dalam penyelenggaraan program prakerja. Sebab, sisa anggaran yang tidak terserap dalam program prakerja diserahkan kembali kepada Kementerian Keuangan.
"Tidak ada korupsi itu kami sampaikan dengan jujur. Dan sisa dana bantuan yang tidak terserap semua dikembalikan ke rekening kas umum negara, kepada Ibu Sri Mulyani sesuai dengan peraturan Menko Perekonomian," kata Denni.
Dapat Tambahan Anggaran Rp 4,37 Triliun di 2023
Menko Airlangga Hartarto di acara Temu Raya Prakerja di Sentul, Bogor, Jumat (17/6/2022). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden
Secara terpisah, Ketua Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja Mohammad Rudy Salahuddin, mengatakan tambahan anggaran untuk pelaksanaan kartu prakerja di 2023 sebesar Rp 4,37 triliun sudah disetujui seluruhnya oleh Pemerintah.
"Sudah disetujui," kata Rudy.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pelaksanaan kartu prakerja di tahun 2023 kekurangan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun. Dalam tahap awal, dana yang dibutuhkan untuk program ini sebesar Rp 2,67 triliun.
Di tahap awal, pemerintah menargetkan 595 ribu orang akan menjadi penerima manfaat program ini. Namun secara keseluruhan pemerintah menargetkan 1 juta orang akan menjadi penerima manfaat.
"Pelatihan offline secara bertahap di awali di 10 provinsi. Pembukaan gelombang pertama dilakukan di kuartal I 2023 di beberapa daerah antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua," jelas dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar