Pemilik MNC Group Hary Tanoesoedibjo bertemu eks Presiden AS Donald Trump di Amerika Serikat. Foto: Instagram/@hary.tanoesoedibjo
Pengembang properti milik taipan Hary Tanoesoedibjo, PT MNC Land Tbk (KPIG), akan membuka lapangan golf, Trump International Golf di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City. Kabar ini menjadi populer di kumparanBisnis pada Rabu (3/7).
Kabar lainnya yang ramai dibaca publik yaitu Komisi XI DPR RI menyetujui rencana pemberian suntikan dana atau Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai dan nontunai untuk BUMN senilai Rp 21,82 triliun.
Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo didampingi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq memberikan keterangan kepada wartawan sebelum menyampaikan materi pada Pelatihan Juru Kampanye Ganjar Pranowo di iNews Tower. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Lapangan golf Trump International Golf di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City ini merupakan kerja sama Hary Tanoe bersama dengan perusahaan milik pengusaha dan mantan Presiden AS, Donald Trump.
"Saya yakin Trump International Golf Club-Lido akan segera menjadi salah satu lapangan golf paling terminal di Indonesia," ungkap Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo dikutip Rabu (3/7).
Adapun proyek yang sempat tertunda selama bertahun-tahun ini akan soft launching pada bulan ini. Lapangan golf ini memiliki 18 hole dengan standard World Championship yang didesain oleh Enir Els, dan akan dioperasikan oleh Trump Golf.
"Selain itu, MNC Land juga sedang menyelesaikan berbagai proyek menarik yang akan diresmikan. KPIG siap melesat pada waktu yang tepat dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi para pemegang saham dan masyarakat luas," tambah Hary.
MNC Land sedang mempersiapkan peluncuran Trump Residences Lido yang akan mulai dijual pada Oktober 2024. Pada Tahap 1, sebanyak 168 hunian modern ultra-mewah. Trump Residences Lido merupakan vila elite yang menawarkan privasi, eksklusivitas, dan kenyamanan tak tertandingi.
Suntikan Dana PMN Rp 21,82 T
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menghadiri Rapat Koordinasi Khusus Komwas (Komisi Pengawas) SKK Migas dengan Menteri ESDM Pak Arifin Tasrif. Foto: Dok. Instagram@smindrawati
Total ada 17 BUMN yang akan mendapatkan persetujuan pemberian dana dari negara senilai Rp 21,82 triliun. Sementara dua lainnya adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar Rp 5 triliun dan Kewajiban penjaminan pemerintah sebesar Rp 635 miliar.
Parlemen juga memberikan restu untuk pembayaran kewajiban penjaminan pemerintah di tahun 2024.
"Kita sepakat dengan kesimpulan rapat hari ini (menyetujui PMN tunai dan nontunai pada APBN tahun anggaran 2024)," kata Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Rabu (3/7).
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P mengatakan pelaksanaan PMN diarahkan sesuai dengan upaya, kebijakan, program, dan kinerja masing-masing BUMN. Di sisi lain, pemerintah tidak melaksanakan PMN Tunai yang berasal dari Cadangan Pembiayaan Investasi Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Bank Tanah sebesar Rp 1 triliun.
"BUMN yang mendapatkan PMN tunai dan nontunai yang berasal dari konversi utang, PMN dari Cadangan Pembiayaan Investasi, dan PMN yang berasal dari Barang Milik Negara menyampaikan laporan kinerja pemanfaatan PMN per semester," kata Dolfie.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan BUMN yang telah mendapatkan PMN wajib melaksanakan tugasnya dengan tata kelola yang baik. Mereka juga harus kompeten dan memiliki sikap profesionalisme dan integritas yang tinggi.
PMN Tunai yang disetujui DPR RI:
1. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp 1,89 triliun
2. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 2 triliun
3. PT Industri Kereta Api Indonesia sebesar Rp 965 miliar
4. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 1 triliun
5. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp 1,5 triliun untuk uang muka pengadaan tiga unit kapal baru penumpang yang telah melewati batas usia operasi
6. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar Rp 5 triliun
7. Ada juga Kewajiban penjaminan pemerintah sebesar Rp 635 miliar.
PMN Nontunai yang disetujui DPR RI
1. PT Hutama Karya (Persero) berupa barang milik negara (BMN) dengan nilai wajar sebesar Rp 1,93 triliun
2. PT Len Industri (Persero) berupa konversi utang sebesar Rp 649,22 miliar
3. PT Bio Farma (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar Rp 68 miliar
4. PT Sejahtera Eka Graha berupa BMN dengan nilai wajar Rp 1,22 triliun
5. PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar Rp 24,12 miliar
6. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp 367,53 miliar
7. Perum DAMRI berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp 460,72 miliar
8. Perum LPPNPI/Airnav Indonesia berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp 301,89 miliar
9. PT Pertamina (Persero) berupa BMN dengan nilai
wajar sebesar Rp 4,18 triliun
10. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp 828,36 miliar
11. Perum Perumnas berupa BMN dengan nilai wajar Rp1,1 triliun
12. PT Danareksa (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar Rp 3,34 triliun.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar