Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/8/2023). Foto: Haya Syahira/kumparan
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyayangkan PPATK tidak mengungkap secara langsung nama-nama anggota dewan yang terlibat judi online.
Sehingga, hal itu menimbulkan persepsi negatif kepada seluruh anggota DPR dan institusi lembaga, bukan lagi perorangan.
"Kami menyayangkan sampai hari ini PPATK belum menyerahkan nama-nama anggota DPR yang disebut terlihat itu sehingga kemudian salah paham di antara DPR, MPR di dalamnya, itu menjadi meluas, terjadi semacam generalisasi seolah-olah anggota DPR terlibat semuanya," kata HNW di Gedung DPR, Senayan, Selasa (2/7).
"Sementara di situ hanya 82 dari anggota MPR semuanya 711 (orang), itu adalah persentase yang tidak besar," tambah dia.
Namun, ia mendukung Parlemen menegakkan etika bagi seluruh anggota dewan. HNW berharap adanya sanksi bagi anggota dewan yang terlibat judol.
"Sekalipun kami sangat menyayangkan, saya sangat setuju agar etika ini ditegakkan dan anggota DPR yang terlibat dan terbukti terlibat memang diberikan sanksi terberat seperti mana disampaikan oleh wakil ketua MKD," ucap dia.
HNW melanjutkan, MPR akan memiliki badan kehormatan khusus untuk menangani dugaan pelanggaran anggota yang khusus terkait kegiatan di MPR. Dia mengatakan badan itu kemungkinan akan dibahas pada sisa periode 2019-2024.
"Kalau dimungkinkan bahas di periode ini karena masih sangat dimungkinkan, karena pembentukannya hanya diperlukan rapat gabungan, rapat gabungan MPR, membentuk, dan kita masih punya waktu untuk rapat gabungan karena kita masih punya masa sidang sekarang ini, Juli masih ada, bulan Agustus masih ada, bulan September masih ada," tandas dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar