Jun 10th 2024, 11:57, by Fadjar Hadi, kumparanNEWS
Menkominfo Budi Arie Setiadi meminta tambahan anggaran dalam pagu inisiatif anggaran Kemenkominfo tahun 2025 sebesar Rp 12,39 triliun.
Anggaran akan digunakan untuk membiayai beberapa program dan kegiatan Kominfo, di antaranya untuk perpindahan ASN ke Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.
"Pada tahun anggaran 2025 dibutuhkan anggaran sebanyak Rp 20,11 triliun di mana saat ini hanya dianggarkan sebesar Rp 7,72 triliun sehingga terdapat kekurangan sebanyak Rp 12,39 triliun," kata Budi Arie dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (10/6).
Budi pun merincikan, usulan tambahan yang diajukan diperlukan untuk memenuhi program dan kegiatan berikut yakni:
Program Pemanfaatan TIK antara lain untuk, operational and maintenance (OM) Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE) Peningkatan Kapasitas Sistem TKPPSE, dan OM Data Center Nasional, Literasi Digital, Penanganan Konten Digital, Digital Technopreneur, Perlindungan Data Pribadi, Digital Talent Scholarship (DTS)
Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi antara lain untuk, Penyediaan perangkat pengujian di BBPPT/IDTH
Program Penyediaan Infrastruktur TIK antara lain untuk Akses Internet (OM) BTS 4G/Lastmile, OM Akses Internet, dan OM utk SATRIA 1
Komunikasi Publik antara lain untuk Diseminasi Bidang PMK dan Polhukam, di mana Komunikasi Publik Media Pemerintah, Rancangan UU KIP, Digital Community, Dukungan Komunikasi Publik Event Internasional dan Nasional TA 2025, dan usulan Komisi Informasi Pusat, Sekretariat Dewan Pers, serta Komisi Penyiaran Indonesia.
Program Dukungan Manajemen antara lain untuk, Pengadaan lahan Balai monitoring Spektrum Frekuensi Semarang dan perpindahan ASN ke IKN
Budi pun meminta agar usulan kenaikan pagi indikatif ini menjadi pertimbangan lebih lanjut.
"Anggaran pada Pagu indikatif 2025 yang diterima oleh Kominfo lebih rendah dari baseline awal tahun 2020 hal ini dapat disebabkan karena asumsi berbagai proyek transformasi digital yang dianggap sudah selesai," kata Budi.
"Padahal masih terdapat kebutuhan tambahan anggaran untuk biaya operasional Sebagai konsekuensi pembangunan di tahun tahun sebelumnya," lanjutnya.
Pembahasan anggaran ini masih tahapan awal dari perumusan anggaran tahunan. Secara rinci, pembahasan anggaran ini akan dilakukan di Badan Anggaran DPR RI.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar