Jun 6th 2024, 10:17, by Rini Friastuti, kumparanNEWS
Massa buruh mulai memadati kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, jelang demo May Day, Rabu (1/5/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Massa buruh akan menggelar demo menolak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/6) pagi ini. Buruh yang demo terdiri dari massa yang tergabung dalam berbagai organisasi serikat pekerja.
Istana tampaknya tidak masalah dengan demo menolak Tapera. Hal ini disampaikan Mensesneg Pratikno.
"Terus kenapa? [soal buruh demo tolak Tapera]," kata Pratikno di Kompleks Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (6/6).
Soal penolakan kebijakan Tapera, Pratikno mengatakan hal itu akan dibahas di kementerian/lembaga yang bertanggung jawab. Kementerian yang bertanggung jawab di antaranya Kementerian PUPR dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno memberikan keterangan kepada media terkait pembentukan Pansel KPK di gedung utama Kemensetneg, Jakarta, Kamis (30/5/2024). Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
"Pembicaraan lintas kementerian dan lembaga lah nanti," ujarnya.
Pratikno juga mengaku tidak tahu apakah perwakilan buruh akan diterima oleh Presiden Jokowi atau oleh menteri terkait.
"Nanti saya cek, ya, ke kementerian/lembaga terkait. Jangan sampai kita enggak tahu, kan. Yang tahu, kan, kementerian terkait," pungkasnya.
Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan ada ribuan buruh yang akan ikut aksi tersebut.
"Ribuan buruh yang akan melakukan aksi ini berasal dari Jabodetabek dan berbagai organisasi serikat pekerja seperti KSPI, KSPSI, KPBI, dan juga Serikat Petani Indonesia (SPI) serta organisasi perempuan PERCAYA," ujar Said Iqbal dalam keterangannya.
"Aksi dimulai pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di depan Balaikota dan bergerak ke Istana melalui kawasan Patung Kuda," lanjutnya.
Kebijakan Tapera dinilai merugikan dan membebani pekerja dengan iuran. Menurut Said Iqbal, buruh tetap saja tidak diberikan kepastian bisa memiliki rumah, meskipun menunggu selama 10 hingga 20 tahun.
Selain itu, pemerintah juga dinilai lepas tanggung jawab dalam menyediakan rumah. Hal ini karena pemerintah hanya bertindak sebagai pengumpul iuran, tidak mengalokasikan dana dari APBN maupun APBD.
Tak hanya Tapera, para buruh juga akan memprotes kebijakan pemerintah lainnya yaitu tolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahal, tolak KRIS BPJS Kesehatan, tolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja, dan Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar