Nov 7th 2024, 16:04, by Nicha Muslimawati, kumparanBISNIS
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mimpin rapat Kemenko Pemberdayaan RI di Akmil Tidar Magelang, Sabtu (26/10). Foto: X/@cakimiNOW
Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengungkapkan harapannya agar anggaran bantuan sosial (bansos) dapat ditambah hingga Rp 100 triliun pada 2025. Dia menekankan pentingnya efisiensi dan penutupan kebocoran anggaran untuk mewujudkan hal tersebut.
"Pak Presiden berkali-kali menegaskan akan melakukan efisiensi sekaligus bekerja keras menutup kebocoran anggaran. Sehingga kalau kebocoran tinggi yang selama ini terjadi bisa ditutup hingga kira-kira Rp 100 triliun, maka otomatis bantuan sosial itu bisa meningkat jumlahnya," kata Cak Imin dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Kamis (7/11).
Menurutnya, tambahan bansos ini akan memberikan dampak besar pada program-program pemberdayaan masyarakat. Serta mengurangi jumlah penduduk miskin secara signifikan.
Cak Imin menambahkan, efisiensi APBN dan upaya menutup kebocoran anggaran dapat meningkatkan jumlah bantuan sosial yang langsung menyasar masyarakat miskin. Serta mendukung mereka menjadi lebih produktif.
Meski belum ada usulan resmi terkait tambahan bansos tersebut, Cak Imin berharap dana sebesar itu dapat terealisasi di tahun 2025.
"Sampai hari ini belum, itu baru harapan saya. Saya berharap akan ada tambahan bantuan sosial yang besar di 2025 supaya masyarakat memiliki keberdayaan," ujar kata Imin.
Cak Imin juga menggarisbawahi pentingnya pemutakhiran data penerima bantuan agar bantuan tepat sasaran. Ia menyoroti perlunya integrasi data kemiskinan yang lebih akurat, dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) serta sinkronisasi dengan data pemerintah daerah.
"Kita minta kepala daerah melakukan sinkronisasi data dengan BPS, dengan berbagai data yang real sehingga tidak membocorkan bantuan sosial yang tidak tersesat," jelasnya.
Cak Imin mengatakan, pihaknya akan menggunakan data tunggal terintegrasi untuk memastikan ketepatan penyaluran. Menurutnya, bantuan dalam bentuk tunai akan lebih efektif untuk masyarakat miskin ekstrem.
"Kita sedang berusaha menghindari bantuan dalam bentuk produk supaya tidak salah sasaran," ungkapnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar