Oct 28th 2024, 14:08, by Ahmad Romadoni, kumparanNEWS
Momen Kapolda NTT Daniel Tahi berbicara dengan Ipda Rudy Soik di gedung DPR RI, Jakarta pada Senin (28/10/2024). Foto: Abid Raihan/kumparan
Usai rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI, Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi tampak berbicara dengan Ipda Rudy Soik yang dipceat oleh Polda NTT.
Isu yang beredar, Ipda Rudy Soik dipecat karena upayanya mengungkap kasus mafia BBM. Usai RDP pun, Daniel tampak memberikan pesan untuk Rudy.
Pada Rudy, Daniel mengatakan karier Rudy ada di tangannya sendiri. Lalu, Daniel mengaku merasa sayang pada Rudy.
Momen Kapolda NTT Daniel Tahi berbicara dengan Ipda Rudy Soik di gedung DPR RI, Jakarta pada Senin (28/10/2024). Foto: Abid Raihan/kumparan
"Jadi kamu yang harus menentukan atas kariermu sendiri," ujar Daniel pada Rudy sambil memegang tangannya, Senin (28/10).
"Saya hanya tanda tangan saja, saya sayang sama kamu," sambung Daniel.
Menanggapi hal itu, Rudy tampak tak berbicara sama sekali. Dia hanya mengangguk-anggukan kepalanya.
"Saya ingin kamu menjadi anggota polisi yang baik. Berikan informasi yang baik terhadap TPPO maupun BBM itu tadi. Kamu kalau mau langsung ke saya. Jadi, itu yang saya inginkan dari kamu," Lanjut Daniel ke Rudy.
Momen Kapolda NTT Daniel Tahi berbicara dengan Ipda Rudy Soik di gedung DPR RI, Jakarta pada Senin (28/10/2024). Foto: Abid Raihan/kumparan
Menutup pesannya, Daniel tampak mengelus kepala pelontos Rudy. Ia pun menyampaikan bahwa Rudy tetap lah anaknya.
Gitu ya, Rudy ya. Kamu tetap anak saya.--Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi
Kini, rapat dengar pendapat di komisi III tentang kasus Rudy Soik ini telah usai. Komisi III pun memberikan kesimpulannya yang salah satunya adalah mengevaluasi ulang sanksi PTDH pada Rudy.
"Yang pertama komisi III DPR RI menilai perlu dilakukan evaluasi terkait keputusan PTDH, pemberhentian tidak dengan bormat terhadap Rudy Soik dan meminta kapolda Nusa Tenggara Timur untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan," tutur wakil ketua komisi III DPR RI, Sari Yuliati.
Sebelumnya, sempat ada perbedaan pandangan terhadap sanksi PTDH ini. Pihak Polda NTT menilai Rudy melanggar etik karena pergi karaoke saat jam dinas dan beberapa kali mangkir dari kantor. Sementara, tim Rudy memaparkan kronologi PTDH Rudy usai ia mengungkap mafia BBM.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar