Oct 30th 2024, 16:51, by Muhammad Darisman, kumparanBISNIS
Menteri PU Dody Hanggodo ketika ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa (29/10/2024). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan
Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody memastikan pembangunan IKN masih akan tetap dilanjutkan di era Presiden Prabowo. Hanya saja, fokus utama pemerintahan Prabowo adalah ketahanan pangan.
Dody menuturkan, kecepatan pembangunan IKN di tangan Prabowo akan sedikit diperlambat demi mencapai swasembada pangan. Sebab, Prabowo mengkhawatirkan kondisi geopolitik saat ini akan membuat Indonesia kesulitan mendapatkan sumber pangan.
"Untuk IKN tetap akan kita teruskan, mungkin kecepatannya nggak seperti dulu karena yang dikhawatirkan perang terjadi secara masif, kemudian kemampuan kita swasembada pangan belum terjadi. Dikhawatirkan terjadi masalah sosial yang besar, ketahanan pangan jadi fokus utama," kata Dody dalam Raker bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (30/10).
Menurut Dody, Prabowo memiliki ambisi untuk mewujudkan swasembada pangan di Tanah Air. Sehingga menteri-menteri dari masing-masing sektor dikerahkan, termasuk dirinya dari sektor infrastruktur.
Salah satu hal yang akan dilakukan Kementerian PU adalah membangun irigasi untuk mendukung swasembada pangan ini. Hal ini dilakukan seiring dengan perbaikan-perbaikan bendungan yang telah existing.
"Kalau dari fokus saya, irigasi lebih cepat, bangun dam (bendungan) itu lama, 5-6 tahun plus. Lebih baik mungkin mengoptimalisasi, merevitalisasi bendungan yang ada," terang Dody.
Kemudian, Dody berharap, jatah anggaran Kementerian PU di sektor ini bisa digunakan untuk mengurusi irigasi primer, sekunder hingga tersier. Menurut dia hal ini bisa membantu pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dalam empat hingga lima tahun, atau bahkan lebih cepat.
"Itu kan bisa lebih cepat untuk mendukung ke arah swasembada pangan. Target pimpinan dalam waktu empat sampai lima tahun ataupun event sebelumnya sehingga bisa terjadi swasembada pangan," imbuh Dody.
Sejalan dengan hal itu, Dody juga mengaku mendapatkan tugas untuk mengurangi prevalensi stunting dari sisi penyediaan air bersih dan sanitasi masyarakat. Dia mengaitkan standar hidup bersih masyarakat ini dengan fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Tanah Air.
"Akan banyak proyek-proyek kita yang berbasis masyarakat, karena detik-detik ini banyak banyaknya PHK di sana sini, itu akan jadi tugas pokok kami di kementerian," jelas Dody.
"Ke depan fungsi (Kementerian) PU akan lebih banyak mensupport pertanian, pendidikan, dan kesehatan," tutur Dody.
Senada dengan Dody, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, meski tidak memprioritaskan pembangunan IKN, akan tetapi proyek besar tersebut akan tetap dilanjutkan.
Terlebih menurut Diana, pembiayaan pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan gelontoran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja, juga
"Kalau untuk IKN kan pak presiden bilang bahwa akan tetap dilanjutkan. Nanti kan kita bersama-sama dengan Otorita IKN bukan semuanya Kementerian PU, Otorita IKN kan (mengurusi) masalah investor, tidak semuanya dengan APBN, tidak semuanya dengan APBN," tutur Diana usai Raker dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (30/10).
"Kita harus membuat investor tetap percaya bahwa IKN akan tetap lanjut, kan kita sudah komit nanti pindah ke sana, bukan (Kementerian) PU saja," tutup Diana.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar