Apr 21st 2024, 18:30, by Sinar Utami, kumparanBISNIS
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pidatonya dalam Silaturahmi dan Buka Bersama Partai Demokrat di Jakarta, Sabtu (23/3/2024). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyatakan harga tanah di Kampung Cikadu II, Desa Gasol, Cianjur yang terdampak Gempa 5,8 Magnitudo di Cianjur tahun 2022 telah naik.
"Nilai ekonomi dari tanah ini rumah Bapak Ibu lebih baik yang tadinya saya dapat laporan Rp 200.000 per meter persegi sekarang bisa mencapai 300 hingga Rp 500.000 per meter persegi," ujarnya di Cianjur, Minggu (21/4).
"Nah ini artinya Alhamdulillah nilai tanah kita nilai properti kita di kampung ini juga naik terjadi peningkatan ini akibat kita mengkonsolidasikan tanah yang ada di kampung ini termasuk tadi dengan menata Jalan drainase dan lain sebagainya," sambungnya.
AHY mengatakan, harga yang meningkat ini juga berkat kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, Rumah Amal Salman, Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Pemerintah Daerah, kampung seluas 5.604 m2 ini ditata ulang serta dibangunkan akses jalan.
"Atas kesepakatan bersama, warga sukarela merelakan tanahnya untuk kemudian dibangun fasilitas umum sehingga aksesibilitas dan kualitas lingkungan di Desa Gasol ini meningkat," ujarnya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkunjung ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Minggu (21/4/2024). Foto: Ghifari/Kumparan
Dalam kunjungannya ini, Menteri AHY melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka penerapan program Reforma Agraria melalui Konsolidasi Tanah dan Redistribusi Tanah.
AHY juga menyerahkan 55 sertipikat tanah masyarakat hasil dari program Konsolidasi Tanah ini. Pada kegiatan ini turut diserahkan pula empat sertipikat wakaf kepada para nazir yang berasal dari berbagai daerah di Cianjur.
Di desa ini sebelumnya telah dilaksanakan penataan aset di tahun 2022 di mana masyarakat diberikan hak atas tanah dari permohonan mandiri dan program redistribusi tanah yang bersumber dari penyelesaian konflik Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang telah habis masa berlakunya.
Setelah penataan aset, selanjutnya dilakukan penataan akses agar tanah yang dimiliki masyarakat tersebut dapat diberdayakan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar