Jun 29th 2023, 16:44, by Febryan Fitto P, Febryan Fitto P
Alejandro Garnacho Ferreyra dari Argentina berebut bola dengan pemain Indonesia Asnawi Mangkualam dalam pertandingan sepak bola persahabatan mereka di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta, Indonesia, Senin, (19/6/2023). Foto: Tatan Syuflana/AP Photo
Dalam dunia persepakbolaan Indonesia, terdapat beberapa ancaman politik praktis yang dapat menghambat perkembangan dan kemajuan olahraga ini. Bahkan menghambat beberapa bidang kemajuan yang akan diusung oleh PSSI. Hal yang pertama kita temui dalam ancaman politik praktis yaitu Intervensi politik yang merujuk pada campur tangan pihak-pihak politik dalam pengambilan keputusan atau pengelolaan sepakbola.
Intervensi politik dapat terjadi ketika keputusan-keputusan terkait dengan regulasi, pengangkatan pengurus, atau pengelolaan kompetisi dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada pertimbangan olahraga yang objektif. Salah satu ancaman terbesar adalah campur tangan politik dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sepak bola. Partai politik sering mencoba menggunakan olahraga untuk tujuan politik mereka sendiri, seperti mempengaruhi pemilihan resmi asosiasi sepak bola atau sebagai alat klub sepak bola untuk mendapatkan dukungan politik.
Gangguan tersebut dapat mengganggu integritas kompetisi dan menghambat perkembangan sepakbola Indonesia.Intervensi politik dalam sepak bola berarti intervensi partai politik dalam penyelenggaraan dan pengelolaan olahraga ini. Campur tangan semacam itu dapat memengaruhi banyak aspek dunia sepak bola, termasuk pemilihan pengurus serikat, manajemen klub, keputusan teknis, dan bahkan hasil pertandingan.
Dampak pada keputusan teknis menjadi hal yang umum dalam Partai politik untuk mencoba memengaruhi keputusan teknis dalam sepak bola, seperti pemilihan pelatih, komposisi timnas, atau keputusan wasit. Tujuan dari gangguan jenis ini bisa untuk memanipulasi hasil pertandingan atau untuk mendapatkan keuntungan politik dari kinerja tim atau klub tertentu.
Terutama yang paling fatal adalah mempengaruhi wasit dengan cara memesan wasit sebelum pertandingan lalu mempolitisasi wasit tersebut agar menjalankan suatu kepentingan yang sudah direncanakan dari awal oleh para penguasa. Lalu adanya penyalahgunaan dana dan sumber daya yang memicu intervensi politik dalam sepak bola juga dapat melibatkan pengelolaan keuangan dan sumber daya.
Partai politik dapat menggunakan dana publik atau negara untuk membiayai klub sepak bola atau memperoleh keuntungan finansial pribadi melalui nepotisme. Nepotisme ini juga menjadi masalah serius dalam regulasi sepak bola Indonesia. Praktik pemberian posisi dan keuntungan kepada orang-orang terdekat atau keluarga tanpa mempertimbangkan kualifikasi dan kemampuan mereka, mengakibatkan ketidakadilan dalam pengelolaan sepak bola. Hal ini dapat menghambat talenta-talenta muda yang berpotensi untuk berkembang dan memajukan olahraga sepak bola.
Contoh intervensi politik yang terakhir ialah penyalahgunaan kekuasaan. Partai politik sepak bola juga dapat menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk mendominasi pengambilan keputusan dan menekan oposisi. Mereka dapat memanipulasi peraturan, memblokir reformasi atau menekan suara-suara kritis yang dapat membahayakan posisi mereka. Efek pengaruh politik pada sepak bola bisa merugikan.
Hal ini dapat merugikan integritas kompetisi, merugikan perkembangan sepak bola, menghambat perkembangan bakat muda dan menurunkan minat masyarakat terhadap olahraga. Untuk mempromosikan integritas dan keadilan dalam sepak bola, penting untuk menjaga independensi dan otonomi federasi sepakbola dari intervensi politik yang tidak seharusnya. Prinsip-prinsip good governance dan transparansi harus ditegakkan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sepak bola, dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dan independen dalam proses pengambilan keputusan.
Lanjut sebagai ancaman politik praktis dalam sepak bola yang kedua yaitu korupsi yang merupakan ancaman besar dalam sepak bola Indonesia. Korupsi bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari pengelolaan dana hingga kontrak pemain hingga lisensi klub. Praktik korupsi ini merusak perkembangan sepak bola dan menghambat perkembangan bakat muda. Selain itu, korupsi dapat merusak citra sepak bola Indonesia di mata internasional.
Korupsi dalam sepakbola adalah penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi atau penyelewengan dana yang terjadi di lingkungan sepak bola. Korupsi dalam sepak bola dapat menimpa berbagai pihak, antara lain pengurus serikat pekerja, pengurus klub, pemain, wasit, agen pemain dan pihak terkait lainnya. Berikut adalah beberapa contoh korupsi dalam sepak bola:
Suap arbiter: Penyuapan wasit atau arbiter dalam sepakbola adalah tindakan melanggar hukum dan etika yang dilakukan dengan memberikan uang, hadiah, atau keuntungan lainnya kepada wasit dengan tujuan mempengaruhi hasil pertandingan atau keputusan yang dibuat oleh wasit tersebut. Suap arbiter bertujuan untuk menguntungkan salah satu tim atau individu yang terlibat dalam pertandingan, dan hal ini melanggar prinsip-prinsip fair play dan integritas olahraga. Penyuapan wasit juga akan merusak integritas sepak bola dengan mempengaruhi hasil pertandingan secara tidak adil. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi pihak yang bertaruh pada pertandingan, merusak reputasi olahraga sepak bola, dan menghancurkan kepercayaan publik terhadap kejujuran kompetisi.
Penyalahgunaan Dana: Korupsi berupa penyelewengan dana merupakan hal yang lumrah dalam pengelolaan klub atau perkumpulan sepak bola. Dana yang seharusnya digunakan untuk memperluas infrastruktur, melatih pemain atau mengembangkan sepak bola di daerah bisa disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau untuk suap dan pengaruh politik. Salah satu contohnya adalah mark-up transfer pemain, transfer pemain seringkali melibatkan biaya besar, dan dalam beberapa kasus, terdapat praktik penyalahgunaan dana melalui peningkatan harga transfer secara tidak wajar. Klub atau individu terkait dalam proses transfer dapat mengambil bagian dari biaya transfer sebagai komisi atau penghasilan pribadi.
Ancaman selanjutnya merujuk pada suatu lembaga yang menaungi sepak bola itu sendiri. Kurangnya stabilitas kelembagaan dalam sepak bola adalah masalah yang sering terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari klub hingga federasi sepak bola. Sepak bola Indonesia memiliki masalah berkelanjutan dengan stabilitas kelembagaan. Seringnya pergantian kepemimpinan di asosiasi sepakbola dan klub-klub besar dapat mengganggu kelangsungan program pengembangan dan manajemen.
Ketidakstabilan ini berdampak negatif pada infrastruktur, pengembangan pemain, dan manajemen turnamen.Kurangnya stabilitas kelembagaan di dunia sepak bola terkait dengan ketidakstabilan administrasi, manajemen, dan politik di tingkat asosiasi sepak bola, klub, atau badan pengatur lainnya. Hal ini dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan sepak bola. Berikut ini adalah beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kurangnya stabilitas institusional dalam sepak bola:
Perubahan kepemimpinan yang sering: Pergantian kepemimpinan secara berkala di asosiasi atau klub sepak bola dapat mengganggu kelangsungan program pengembangan dan proses pengambilan keputusan. Setiap kali perubahan terjadi, visi, misi, dan garis tindakan baru diperkenalkan yang dapat merusak kemajuan yang dicapai sebelumnya. Dan juga terjadinya Benturan kepentingan dan kekuasaan yang mengakibatkan minimnya stabilitas kelembagaan juga kerap dikaitkan dengan konflik kepentingan dan kekuasaan dalam sepak bola. Pihak-pihak yang bersaing untuk mendapatkan keuntungan finansial, politik, atau pengaruh dalam sepak bola dapat menciptakan ketidakstabilan dengan bersaing untuk mendapatkan kekuasaan atau mencegah perubahan yang diperlukan.
Kurangnya transparansi: Kurangnya transparansi merupakan salah satu masalah yang sering terjadi dalam kelembagaan sepak bola. Kurangnya transparansi dapat mencakup berbagai aspek, termasuk pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan, dan proses regulasi. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan,atau pengambilan keputusan juga dapat menyebabkan kurangnya stabilitas kelembagaan. Penemuan praktik korupsi atau penyalahgunaan keuangan dapat merusak kepercayaan publik dan memicu perubahan struktural yang dapat mengganggu stabilitas serta mengakibatkan ketidakstabilan hukum dan peraturan perubahan yang sering terjadi dalam undang-undang dan peraturan sepak bola juga dapat menciptakan ketidakstabilan kelembagaan. Ketika peraturan terus berubah atau tidak konsisten, klub dan asosiasi dapat menghadapi kesulitan dalam perencanaan jangka panjang, investasi, atau operasi yang efisien.
Kurangnya dukungan dan sumber daya: Kurangnya dukungan keuangan yang memadai, infrastruktur atau sumber daya manusia juga dapat menyebabkan ketidakstabilan kelembagaan. Tanpa dukungan yang memadai, klub atau federasi mungkin akan kesulitan untuk mengelola aktivitasnya, mengelola kompetisi, atau mengembangkan pemain muda.
Ancaman yang terakhir adalah memicunya konflik kepentingan dalam sepakbola merujuk pada situasi di mana individu atau kelompok memiliki kepentingan yang saling bertentangan atau bersaing di dalam industri sepak bola. Konflik kepentingan dapat muncul di berbagai tingkatan, termasuk pemain, manajer, agen, klub, federasi, dan bahkan antara pemilik klub dan suporter.
Ada banyak kepentingan di balik sepak bola Indonesia termasuk kepentingan komersial, politik, dan individu. Konflik kepentingan dapat menghalangi pengambilan keputusan yang objektif dan berdampak negatif pada perkembangan sepak bola. Misalnya, kepentingan komersial dapat memprioritaskan keuntungan finansial daripada promosi sepak bola.
Konflik kepentingan dalam sepak bola mengacu pada situasi di mana individu atau kelompok memiliki kepentingan yang bertentangan atau bersaing dalam keputusan atau tindakan terkait sepak bola. Benturan kepentingan tersebut dapat mempengaruhi kejujuran, transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan olahraga ini. Berikut ini adalah contoh konflik kepentingan dalam sepak bola:
1. Konflik kepentingan antara pengurus PSSI: Beberapa anggota PSSI mungkin memiliki kepentingan pribadi atau kelompok yang bersaing. Misalnya, konflik kepentingan mungkin terjadi antara kepentingan keuangan anggota dewan dan kepentingan pengembangan sepak bola secara keseluruhan. Bukan hanya soal anggota PSSI namun juga ada Konflik kepentingan terkait transfer pemain, konflik kepentingan dapat muncul saat mentransfer pemain. Agen pemain mungkin tertarik untuk memaksimalkan bayaran mereka, sementara klub dan pemain mungkin tertarik untuk menemukan kesepakatan terbaik. Konflik kepentingan tersebut dapat mempengaruhi harga transfer dan mengarah pada korupsi atau penyalahgunaan keuangan.
2. Konflik kepentingan antara klub dan pemain: Klub dan pemain sepak bola seringkali memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal negosiasi kontrak dan gaji. Klub mungkin ingin membatasi pengeluaran dan memaksimalkan keuntungan, sementara pemain mungkin ingin mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan dan remunerasi yang adil. Konflik kepentingan antara klub dan asosiasi juga bisa dikaitkan dengan konflik kepentingan. Terkadang klub dan asosiasi sepak bola memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Misalnya, sebuah klub mungkin ingin mempertahankan pemainnya dalam pertandingan klub penting, sementara federasi mungkin ingin menggunakan mereka untuk pertandingan tim nasional. Konflik semacam itu dapat menyebabkan ketegangan antara klub dan asosiasi.
3. Konflik kepentingan antara media dan asosiasi: Media tertarik untuk menerima berita eksklusif dan menarik untuk meningkatkan penjualan dan jumlah pembaca. Terkadang kepentingan media bisa bertentangan dengan kepentingan klub yang ingin menjaga kerahasiaan atau melindungi reputasi pemain atau pelatih. Bahkan akhir-akhir ini terjadi indikator kecurangan dalam salah satu media yaitu mencurangi siaran langsung sepakbola dengan menurunkan kualitas siaran demi meraup keuntungan yang lebih besar.
Langkah-langkah tegas dan terarah diperlukan untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Termasuk pemeriksaan ketat terhadap manajemen PSSI, penerapan hukum korupsi sepak bola secara ketat, peningkatan keamanan stadion, peningkatan stabilitas kelembagaan dan aturan konflik kepentingan.
Pendidikan sepakbola yang baik, kesadaran dan budaya juga harus ditekankan dalam jangka panjang untuk menciptakan lingkungan sepak bola yang lebih sehat dan profesional di Indonesia. Mengatasi ancaman politik praktis dalam sepak bola membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan kolaborasi antara federasi sepak bola, klub, pemerintah, organisasi sepakbola internasional, dan masyarakat umum.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar