Keterangan foto:Pose bersama peserta sosialisasi dan pejabat Kantor Imigrasi Maumere, Kamis (9/2/2023).
LARANTUKA- Persoalan calon PMI unprosedural, Upaya Perlindungan PMI, serta menyikapi budaya merantau masyarakat secara kultural khususnya di Kecamatan Solor Timur, Solor Barat dan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur NTT, tidak hanya membutuhkan kebijakan dalam penanganan masalahnya, tetapi juga membutuhkan kebijakan preventif untuk mencegah terjadinya kasus.
Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere yang dipimpin Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Peleson Marcus, menggelar Sosialisasi Pelayanan Paspor dan Persyaratan Paspor TKI Mandiri, sebagai wujud strategi preventif terhadap masyarakat, pada Kamis (9/2), bertempat di Kantor Desa Watobuku, Kecamatan Solor Barat.
Kegiatan tersebut mengundang Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Ramon M. Piran dan Camat Solor Timur Abdul Wahid B.A. sebagai narasumber, serta 34 kepala desa dari seluruh kecamatan di Pulau Solor.
Camat Solor Timur Abdul Wahid B.A. dalam sambutannya mengungkapkan bahwa globalisasi, peningkatan mobilitas dan persistensi krisis mata pencaharian hingga 10 tahun ke depan, berdampak semakin banyaknya jumlah PMI yang bekerja ke luar negeri, termasuk masyarakat di Pulau Solor yang termasuk salah satu kantong PMI di Kabupaten Flores Timur ini.
"Isu perlindungan WNI di luar negeri, khususnya masyarakat asal Pulau Solor, seringkali berorientasi pada penanganan kasus. Sudah saatnya kita meningkatkan pada upaya pencegahan," ucap Abdul.
"Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Imigrasi Maumere, karena sepengetahuan saya, ini pertama kalinya Imigrasi Maumere hadir disini, membantu kami dalam memberikan sosialisasi dan edukasi terkait keimigrasian kepada masyarakat melalui seluruh kepala desa yang hadir", tambahnya.
Mayoritas kasus terbanyak yang terjadi di Kabupaten Flores Timur menurut Kepala Disnaker Flotim Ramon M. Piran adalah masalah keimigrasian. Banyak masyarakat Flores Timur khususnya dari Pulau Solor yang masuk ke luar negeri melalui jalur non prosedural. Untuk PMI yang bekerja secara prosedural memang ada kasus, tetapi jumlahnya sedikit dan lebih mudah penanganannya karena dokumennya lengkap.
"Mengembalikan WNI dari luar negeri biayanya tidak murah. Sehingga perlu dicari kebijakan dalam proses pencegahan bukan hanya penanganan saja," ujar Ramon.
Keterangan foto:Pelaksanaan sosialisasi oleh Kantor Imigrasi Maumere di Pulau Solor, Kamis (9/2/2023).
"Tantangan yang kami hadapi di seluruh kecamatan wilayah Pulau Solor, terkait pelaksanaan Pelindungan WNI yaitu, masih banyaknya calon PMI dengan SDM berpendidikan rendah, serta kondisi kultural masyarakat dengan budaya merantau tinggi, sehingga mudah terbujuk rayu pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab", tambahnya.
Sementara itu Peleson Marcus selaku Kepala Seksi TIKKIM Imigrasi Maumere menyatakan perlu dilakukan upaya pencegahan dari hulu, seperti sosialisasi dan edukasi yang masif dengan koordinasi antar instansi yang optimal.
Peleson juga menjelaskan terkait persyaratan pelayanan paspor sudah sangat transparan dan pembayaran langsung melalui bank persepsi maupun kantor pos. Data Imigrasi juga sudah sepenuhnya tersinkronisasi dengan data Dukcapil, sehingga jika masih ada pemalsuan data, maka itu dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Terkait persyaratan pelayanan paspor, Imigrasi Maumere sudah sangat transparan dan pembayaran juga langsung melalui bank persepsi serta kantor pos", jelas Peleson.
Keterangan foto:Pelaksanaan sosialisasi oleh Kantor Imigrasi Maumere di Pulau Solor, Kamis (9/2/2023).
"Calon PMI wajib menyertakan rekomendasi dari Disnaker dan perusahan penyalur / agen, untuk Calon PMI mandiri selain rekomendasi Disnaker, juga wajib menyertakan kontrak kerja dari perusahaan tempat dia bekerja nantinya", pungkasnya.
Ia juga mengatakan, pemerintah daerah dengan kepala desa sebagai ujung tombaknya, perlu memiliki strategi program peningkatan kualitas Calon PMI, sinergi dengan Imigrasi terkait sosialisasi dan edukasi keimigrasian, peluang kerja sektor terampil, serta penguatan peran desa melalui pemberdayaan Desmigratif (Desa Migran Produktif), sebagai pusat informasi dan edukasi, pemberdayaan ekonomi dan sosial, pencegahan keberangkatan PMI secara nonprosedural, perbaikan tata kelola penempatan PMI, dan peningkatan literasi keuangan sebelum pemberangkatan.
Penguatan kolaborasi dan sinergi antar instansi sangat penting dilakukan, khususnya untuk meningkatkan literasi warga tentang kesempatan kerja ke luar negeri beserta prosedur-prosedurnya yang benar, agar masyarakat khususnya yang berada di seluruh Pulau Solor, bisa menjadi PMI yang sukses dan memiliki daya saing global,´ujarnya.
Artikel story ini kerjasama Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere dan Florespedia.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar