Oct 18th 2024, 11:01, by Nurul Hidayati, kumparanNEWS
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, batal menghadiri pelantikan Prabowo sebagai Presiden RI pada Minggu, 20 Oktober. Penyebabnya, pada waktu yang bersamaan, Raja Charles III dan Ratu Camilla bertandang ke negeri anggota Persemakmuran itu.
Albanese pada 20 Agustus 2024, saat bersua dengan Prabowo di Canberra, berjanji akan menghadiri pelantikan Prabowo pada 20 Oktober.
"Saya menanti saat-saat bekerja sama yang erat dengan Anda, dan saya akan menghadiri acara pelantikan Anda pada Oktober," kata PM Albanese selepas bertemu dengan Prabowo di Australian Parliament House, Canberra, kala itu, sebagaimana dilansir di situs Kantor PM Australia.
Albanese kembali menekankan pentingnya hubungan bilateral RI-Australia, dan berbagai kerja sama bidang ekonomi yang terjalin selama ini pun menjadi fondasi untuk membangun kerja sama yang erat ke depan.
Saat janji diucapkan, jadwal perjalanan Raja Charles ke Australia belum dirilis.
Tapi sekarang, Raja Charles ternyata mendarat di Australia pada Jumat (18/10) malam. Albanese memilih stand by di dalam negeri selama Raja Inggris bertamu — meskipun jadwal Charles bertemu Albanese baru ada pada hari Senin (21/10).
Mengutip media-media lokal Australia, pejabat Australia yang hadir di inaugurasi Prabowo jadinya adalah Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Richard Marles.
Sebagai sesama Menhan, Marles memiliki hubungan pribadi dengan Prabowo yang dekat. Mereka beberapa kali bertemu di Australia maupun di Indonesia.
Absennya Albanese mematahkan tradisi yang terbentuk beberapa dekade ini, yaitu PM Australia selalu menghadiri pelantikan presiden baru Indonesia.
Picu Perdebatan
Mengutip Associated Press, Raja Charles III nantinya akan berkunjung ke Sydney dan Canberra, lalu meneruskan perjalanan ke Samoa.
Kedatangan Raja Charles III juga kembali memicu perdebatan mengenai status negara Australia sebagai anggota Persemakmuran dan pengakuan terhadap monarki Inggris sebagai kepala negara.
Perdebatan ini sering kali mengarah pada pertanyaan tentang apakah Australia harus menjadi sebuah republik, yang berarti mengganti sistem monarki konstitusional dengan seorang presiden sebagai kepala negara, alih-alih seorang raja atau ratu Inggris.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar