Sep 19th 2024, 06:07, by Ema Fitriyani, kumparanBISNIS
Gubenur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan keterangan pers hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III Tahun 2024 di Kantor LPS, Jakarta, Jumat (2/8/2024). Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, buka suara mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut adanya dugaan korupsi terhadap dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) di BI. Berita ini menjadi berita yang populer di kumparanBISNIS pada Rabu (18/9).
Berita lainnya yang ramai dibaca publik yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menanggapi kabar adanya dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejumlah tokoh penting, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Berikut rangkuman berita populer kumparanBISNIS.
KPK Usut Dugaan Dana Korupsi CSR BI, Ini Kata Perry Warjiyo
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, BI sebagai lembaga yang memiliki tata kelola kuat dan menjunjung asas hukum, telah memberikan keterangan yang diperlukan kepada KPK dalam proses penyelidikan tersebut.
"Kami tegaskan bahwa proses yang kami lakukan dalam CSR selalu berdasarkan tata kelola ketentuan dan prosedur yang sudah berlaku," kata Perry dalam konferensi pers di Kantor Pusat BI, Rabu (18/9).
Perry menjelaskan, prosedur dan ketentuan tersebut mencakup dua hal, yakni proses dan pengambilan keputusan. Menurutnya program CSR hanya diberikan kepada Yayasan, bukan perorangan. Yayasan yang menerima dana CSR BI pun hanya terdiri dari tiga bidang, yaitu pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan sosial.
Di program pendidikan, BI memberikan beasiswa kepada ratusan orang. Dengan total penerima kumulatif mencapai 11 ribu penerima.
Ilustrasi Bank Indonesia. Foto: Shutterstock
BI juga mengalirkan dana CSR untuk pemberdayaan yayasan-yayasan yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti UMKM. Selain itu, CSR BI juga menyasar Yayasan yang bergerak di bidang sosial, seperti gereja, vihara, hingga masjid.
Perry mengungkapkan, BI tidak semata-mata memberikan CSR. Hanya Yayasan yang memenuhi persyaratan yang dapat menerima dana tersebut. Mulai dari Yayasan dengan lembaga hukum yang sudah sah, programnya jelas dan konkret, dan standar jumlah CSR yang sudah ditentukan untuk masing-masing bidang.
"Sehingga untuk menentukan proyeknya itu, juga dilakukan survei. Yayasan itu setelah menerima menyalurkan menggunakannya juga ada laporan pertanggungjawaban," pungkasnya.
6 Juta Data NPWP Bocor
Isu ini mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengungkapkan adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman terkait kasus tersebut.
"Saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," kata Dwi kepada kumparan, Rabu (18/9).
Sebelumnya, Teguh mengatakan 6 juta data NPWP bocor dan diperjualbelikan di Breach Forums. Beberapa di antaranya adalah data pejabat negara. Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Presiden Jokowi.
"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor hp, email dan lain-lain," kata Teguh dalam akun X @secgron.
Petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan informasi pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada wajib pajak di salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta, Selasa (27/2/2024). Foto: Aditya Pradana Putra/Antara Foto
Teguh juga mengunggah tangkapan layar di Breach Forums. Dalam foto tersebut, ada nama Bjorka dan tertulis tanggal 18 September 2024.
Totalnya, ada 6,6 juta data yang dijual di forum itu. Data-data tersebut dibanderol senilai USD 10 ribu atau sekitar Rp 153,1 juta (kurs Rp 15.323).
"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," ungkap dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar