Jun 6th 2024, 18:43, by Ema Fitriyani, kumparanBISNIS
Ketum PBNU Gus Yahya dalam acara Halaqah Fikih Peradaban di Ponpes Lirboyo, Kediri, Kamis (28/12/2024). Foto: TVNU
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf memastikan saat ini NU sudah memiliki perusahaan yang bergerak di bidang tambang. Hal ini menyusul kabar akan segera diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara untuk PBNU, yang diutarakan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
"Soal SDM yang kita punya, kita sudah bikin PT-nya, sudah punya PT dan penanggung jawab utamanya adalah Bendahara Umum dan juga pengusaha tambang," kata Yahya di Kantor PBNU, Jakarta (6/6).
Yahya memandang, NU memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kapabilitas untuk mengurusi tambang dan siap bekerja untuk PBNU.
"Dia (Bendahara Umum PBNU) mungkin termasuk segelintir orang (pengusaha tambang kelas kakap) itu, mungkin ya. Tapi paling tidak dia punya jaringan dari komunitas tambang ini," imbuh Yahya.
Di sisi lain, Yahya juga mengatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan konsesi tambang ini sejak pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (batik hijau) didampingi Menteri BUMN, Erick Thohir (kiri) berbicara saat wawancara terkait 1 Abad NU di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/1/2023). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden
Hal ini dikarenakan, Yahya melihat NU membutuhkan pembiayaan yang berkelanjutan untuk organisasi. Yahya juga memastikan, penghasilan dari konsesi tambang ini akan masuk kantong organisasi, bukan individu.
"Saya katakan NU nih butuh, apa pun, yang halal yang bisa menjadi sumber revenue untuk pembiayaan organisasi. Revenue akan masuk ke organisasi, bukan kepada individu-individu," imbuh Yahya.
Tolak Konsesi Tambang di Tengah Pemukiman
Saat ini, Yahya belum mengetahui lokasi tambang diberikan pemerintah untuk dikelola PBNU. Akan tetapi, Yahya memastikan, akan menolak lokasi tambang yang berada di tengah pemukiman.
"Lokasinya kita belum tahu, kita baru mengajukan izin kan, nanti kalau dikasih lokasi ini kita lihat, lalu kita tawar. Kalau NU di kasih tempat konsesi di tengah pemukiman ya tentu saja kita ndak akan mau," terang Yahya.
Hal ini dikarenakan menurut dia, NU tidak ingin mengganggu kemaslahatan lingkungan hidup dan masyarakat yang diperjuangkan oleh aktivis di Tanah Air.
"NU punya tanggung jawab moral untuk memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup," tutup Yahya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar